Kagama Aktor Strategis di Balik Kerja Sama UGM-Sulbar
Mamuju – Kerja sama Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pemprov Sulbar tidak lahir dari meja seremoni. Prosesnya bergerak senyap, melalui jejaring alumni yang memahami cara membaca momentum dan kekuasaan.
Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Sulbar memainkan peran kunci dalam membuka jalur komunikasi antara kampus dan pemerintah daerah. Peran itu berlangsung jauh sebelum penandatanganan nota kesepahaman. Bahkan, sebelum publik mengetahui rencana kolaborasi tersebut.
Inisiatif bermula dari komunikasi informal antara Kagama Sulbar dan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka pada momentum Musyawarah Daerah. Dari situ, gagasan kolaborasi akademik berkembang menjadi agenda konkret. Fokusnya menghadirkan perguruan tinggi nasional sebagai mitra pembangunan daerah.
KAGAMA Sulbar lalu menghubungkan kepentingan daerah dengan Pengurus Pusat Kagama. Jalur ini menjadi pintu masuk menuju Rektorat UGM. Setelah melalui pembahasan internal, UGM merespons dengan satu sikap tegas: siap membangun kerja sama kelembagaan dengan Sulawesi Barat.
Di tingkat lokal, Kagama Sulbar kembali bergerak. Mereka menyampaikan langsung rencana tersebut kepada Gubernur Sulbar, sekaligus memastikan komitmen pemerintah daerah. Kesediaan gubernur menerima kunjungan Rektor UGM menjadi titik balik percepatan kerja sama.
Langkah ini mengubah pola. Kunjungan pimpinan UGM ke Mamuju tidak berhenti pada simbol akademik, tetapi membuka dialog kebijakan lintas sektor. Pendidikan, riset, hingga pendampingan pembangunan daerah masuk dalam satu kerangka kolaborasi jangka panjang.
Kolaborasi Pacu IPM
Ketua Kagama Sulbar, Abdul Wahab menegaskan fokus utama kerja sama ini menyasar akar persoalan pembangunan daerah.
“Kerja sama ini menjadi titik tolak pengembangan SDM di Sulbar yang secara simultan akan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini merupakan akar persoalan yang coba kami jawab melalui kehadiran pimpinan tertinggi dari kampus ternama sekelas UGM,” ujar Abdul Wahab.
Rencana kolaborasi mencakup afirmasi penerimaan mahasiswa berprestasi asal Sulawesi Barat di UGM, penguatan riset terapan, serta pengabdian masyarakat melalui KKN tematik. UGM juga akan terlibat dalam pendampingan kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.
Peran Kagama Sulbar dalam proses ini menunjukkan bagaimana jejaring alumni mampu bertindak sebagai aktor strategis, bukan sekadar komunitas nostalgia kampus. Mereka menjembatani kepentingan akademik dan birokrasi, dua dunia yang sering berjalan sendiri-sendiri.
Masuknya UGM ke Sulawesi Barat melalui jalur ini menandai satu hal penting. Pembangunan daerah tidak selalu dimulai dari proyek fisik. Acap kali, ia bergerak lebih dulu dari ruang diskusi, jejaring alumni, dan keputusan yang lahir tanpa sorotan kamera.
