Kesbangpol Sulbar Gandeng FKPT, Pencegahan Terorisme Didesain Lebih Terukur
Mamuju – Badan Kesbangpol Sulbar memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) agar upaya pencegahan radikalisme dan terorisme berjalan lebih terukur.
Kepala Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir menekankan perlunya strategi yang tidak sekadar reaktif, melainkan berbasis mitigasi dan jejaring sosial.
Darwis menerima audiensi FKPT Sulbar pada Kamis (5/2). Sejumlah pejabat fungsional Bidang Kewaspadaan Kesbangpol Sulbar turut hadir dalam pertemuan itu.
Darwis mengatakan, audiensi tersebut menjadi momentum untuk membaca lebih jelas peran FKPT.
“Bagaimana pola kerja dan jejaringnya, serta bagaimana kontribusi konkret FKPT dalam upaya pencegahan terorisme di daerah,” kata Darwis.
Ia menilai, FKPT berperan penting dalam pengawasan, mitigasi, serta kerja sama lintas institusi. Utamanya pada isu ideologi, radikalisme, dan terorisme. Darwis menyebut perhatian terhadap isu ini juga masuk atensi Gubernur Sulbar.
Menurut Darwis, FKPT merupakan mitra strategis Kesbangpol dalam menjaga stabilitas ideologi dan keamanan daerah. Karena itu, ia mendorong penyamaan langkah agar program pencegahan lebih terarah.
“Itulah sebabnya FKPT menjadi mitra yang sangat penting bagi Kesbangpol. Saya berharap melalui pertemuan ini, kita bisa membangun pemahaman yang sama, menyamakan langkah, dan memperkuat sinergi ke depan,” terangnya.
Darwis juga menegaskan, pendekatan pencegahan perlu mengandalkan kekuatan masyarakat, bukan hanya respons setelah kejadian. Ia mendorong strategi integratif dan berkelanjutan melalui penguatan jejaring sosial.
“Strategi pencegahan yang kita dorong ke depan harus bersifat integratif, mitigatif, berbasis jejaring sosial, serta memanfaatkan modal sosial atau social capital yang ada di masyarakat,” jelas Darwis.
Komitmen Kuat FKPT
Sementara itu, Ketua FKPT Sulbar, Muhammad Sahlan mengatakan FKPT saat ini menjalankan Pengukuran Indeks Kerawanan Terorisme (IKT) atau Survei Risiko Terorisme (SRT).
Upaya itu untuk memetakan tingkat risiko, kerawanan, dan potensi terorisme di daerah. Hasil pengukuran akan menjadi bahan bersama pemerintah daerah dalam menyusun program pencegahan yang lebih terukur.
Sahlan menjelaskan aktivitas FKPT di daerah masih sangat bergantung pada arahan dari pusat, termasuk pada indikator program komunikasi keagamaan dan pendekatan sosial yang telah ditetapkan.
“Sejak kepengurusan tahun lalu, aktivitas FKPT di daerah sangat bergantung pada arahan dan penugasan dari pusat,” tandas Sahlan.
Meski ruang improvisasi daerah terbatas, ia menyebut FKPT tetap membangun koordinasi dengan instansi terkait dan elemen masyarakat, termasuk lewat jalur pendidikan dan sekolah.
FKPT juga berencana menyerahkan hasil pengukuran indeks kepada pemerintah daerah sebagai gambaran objektif mengenai risiko dan potensi terorisme di Sulawesi Barat.
