DKP Sulbar Matangkan Arah Program 2026 di Rakortekrenbang Nasional: Budidaya Rumput Laut–Nila Digenjot, Pengawasan Laut Diperkuat
Sulbar – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional Tahun 2026, Jumat, 27 Februari 2026.
Rapat itu berlangsung di Aula DKP Sulbar. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kelautan dan perikanan daerah dengan kebijakan nasional.
Pelaksanaan Rakortekrenbang sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana melalui misi PANCADAYA.
Khususnya poin kelima: memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Forum ini turut memastikan perencanaan sektor kelautan dan perikanan berjalan transparan, terukur, berbasis data, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Rapat dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.8.3/1628/Bangda tanggal 20 Februari 2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Rakortekrenbang Tahun 2026. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Prita Aulia Novita, serta perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Septiyan.
Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, memimpin langsung jajaran kepala bidang dan kepala UPTD dalam mengikuti rapat tersebut, didampingi perwakilan Bapperida Sulbar, Fahrul.
Sinkronisasi Target Nasional dan Daerah
Dalam pemaparan perwakilan Bappenas, disampaikan target nasional produksi perikanan budidaya sebesar 2.410.000 ton. Target ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah, termasuk Sulawesi Barat, untuk meningkatkan kontribusi sektor budidaya secara terukur dan berkelanjutan.
Pada Desk Urusan Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah diminta menyiapkan data komprehensif meliputi:
-
Capaian Tahun 2025 beserta anggaran
-
Target Tahun 2026 beserta anggaran
-
Target Tahun 2027 sesuai Renstra beserta anggaran
Adapun indikator yang dibahas mencakup:
-
Produksi perikanan budidaya
-
Penyediaan sarana pembudidayaan ikan air payau dan air tawar lintas kabupaten/kota
-
Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan air payau dan air tawar lintas kabupaten/kota
-
Kepatuhan pelaku usaha
-
Operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan
-
Pengawasan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan hingga 12 mil sesuai kewenangan provinsi
Fokus Budidaya: Rumput Laut dan Bibit Nila Jadi Prioritas
Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Roswati Panasa, menyampaikan DKP Sulbar akan memfokuskan pengembangan komoditas rumput laut sebagai penggerak peningkatan produksi budidaya. Komoditas ini dinilai memiliki potensi ekspor dan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat pesisir.
Selain itu, tingginya permintaan bibit ikan nila oleh Unit Pembenihan Rakyat (UPR) menjadi perhatian serius. Ketersediaan benih unggul dan berkelanjutan dipandang sebagai kunci menjaga stabilitas produksi perikanan air tawar di Sulawesi Barat.
Namun demikian, cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir turut memengaruhi aktivitas budidaya. DKP Sulbar menegaskan pentingnya dukungan sarana dan prasarana yang adaptif terhadap perubahan iklim agar produksi tetap terjaga.
Pengawasan Laut: Kendala Luas Wilayah dan Keterbatasan Armada
Kepala Bidang PSDKP, Zaehu M, memaparkan DKP Sulbar saat ini memiliki dua unit kapal patroli, namun kondisinya belum optimal. Dengan luasnya wilayah perairan Sulawesi Barat, keterbatasan armada menjadi kendala dalam memaksimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Selain itu, masih ditemukannya praktik penggunaan formalin oleh oknum tidak bertanggung jawab menjadi perhatian utama. Pengawasan ketat diperlukan agar hasil tangkapan nelayan sampai ke konsumen dalam kondisi sehat dan aman.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DKP Sulbar Safaruddin berharap KKP dapat mengalokasikan dukungan anggaran untuk pembenahan kapal patroli. Menurutnya, anggaran operasional saat ini belum sebanding dengan luas wilayah perairan yang harus dijaga dari praktik ilegal.
Sulbar Penyangga IKN, Perlu Perhatian Strategis
Dalam arahannya, Kepala DKP Sulbar menegaskan Sulawesi Barat merupakan salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, sektor kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian strategis sebagai penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Ia menambahkan, hasil Rakortekrenbang 2026 akan menjadi bahan laporan kepada Gubernur Sulawesi Barat sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembangunan tahun mendatang.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Apa yang kita bahas hari ini akan menjadi pijakan strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat agar lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui Rakortekrenbang 2026, DKP Sulbar menegaskan komitmennya membangun sektor kelautan dan perikanan yang produktif sekaligus bertanggung jawab. Dari penguatan budidaya rumput laut dan ketersediaan benih nila hingga peningkatan pengawasan laut, seluruh langkah diarahkan untuk memastikan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya tetap menjadi prioritas. Dengan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang proporsional, serta kolaborasi lintas sektor, Sulawesi Barat optimistis mampu berkontribusi pada target nasional perikanan budidaya dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.
