Musprov INKINDO Sulbar Tekankan Transformasi Konsultan, PUPR Soroti Pentingnya Kolaborasi
Sulbar – Musyawarah Provinsi (Musprov) IV INKINDO Sulawesi Barat Tahun 2026 menyoroti tuntutan perubahan peran konsultan konstruksi di tengah tekanan efisiensi anggaran dan dinamika pembangunan. Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Sulbar mendorong kolaborasi yang lebih kuat agar kualitas infrastruktur tetap terjaga.
Forum yang berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju, Senin (13/4/2026) ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah dan pelaku jasa konstruksi. Agenda tersebut juga mengarah pada penguatan ekosistem konstruksi yang profesional dan berdaya saing.
Dinas PUPR Sulbar hadir melalui Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, Firman Juang Mallarangeng. Ia menilai INKINDO memiliki peran strategis dalam perjalanan pembangunan daerah.
“INKINDO bukan hal yang baru di Sulbar. Dalam berbagai kegiatan konstruksi, sudah sering anggota INKINDO yang mengambil peran dan berkontribusi. Hal ini tentu perlu terus dilanjutkan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya konsistensi dan penguatan organisasi agar kontribusi INKINDO semakin besar ke depan.
“Semoga kepengurusan ke depan semakin solid dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi demi kemajuan konstruksi Sulawesi Barat ke depan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Azhar Azis kembali terpilih sebagai Ketua INKINDO Sulbar. Ia menegaskan arah baru peran konsultan yang tidak lagi sekadar menjalankan proyek, tetapi harus mampu memberi nilai tambah dalam setiap pekerjaan.
“Konsultan hari ini dituntut untuk lebih lincah, adaptif, dan kuat dalam menghadapi perubahan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan value based consulting serta kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan.
Musprov ini turut menjadi ajang diskusi strategis untuk merumuskan langkah konsultan daerah dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Para peserta menekankan bahwa penyesuaian tersebut tidak boleh menurunkan kualitas layanan maupun kontribusi terhadap pembangunan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menempatkan penguatan kolaborasi sebagai kunci. Sinergi antara pemerintah dan asosiasi profesi diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong sektor konstruksi yang inovatif dan tangguh.
