Di Hadapan Wamen HAM, Gubernur Sulbar Ungkap Kondusivitas Daerah dan Ekonomi Menguat
Sulbar — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka memaparkan kondisi sosial, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi daerah saat menerima Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mugiyanto di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Senin (27/4) malam.
Di hadapan pejabat pusat itu, Suhardi menegaskan Sulbar tetap berada dalam situasi kondusif dengan tren ekonomi yang terus menguat.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam jamuan makan malam yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Junda Maulana, jajaran kepala organisasi perangkat daerah, dan tim ahli gubernur. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan itu juga menjadi ruang pembahasan kondisi aktual Sulbar dari aspek sosial hingga pemenuhan hak asasi manusia.
Suhardi Duka menyampaikan, stabilitas daerah tetap terjaga meski Sulawesi Barat dihuni beragam suku dan agama. Menurutnya, keragaman itu justru menjadi modal penting dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat.
“Sulbar ini dihuni berbagai suku, meskipun yang terbesar adalah suku Mandar. Semua agama juga ada, dengan mayoritas Muslim. Secara umum, stabilitas politik dan keamanan di daerah ini cukup baik,” kata Suhardi Duka.
Selain kondisi sosial, Suhardi juga menyoroti capaian ekonomi daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 5,76 persen. Angka pengangguran berada di kisaran 3 persen, sementara tingkat kemiskinan sekitar 10 persen. Capaian itu dinilai menunjukkan arah pembangunan yang mulai bergerak positif.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulbar masih bertumpu pada sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar produk domestik regional bruto. Sektor industri pengolahan menyusul sebagai penopang berikutnya, dengan komoditas utama berupa kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras.
“Ketahanan pangan kita juga cukup baik, bahkan kami swasembada pangan,” tambahnya.
Suhardi berharap kunjungan Wakil Menteri HAM tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata. Ia membuka ruang kerja sama lanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pemahaman serta implementasi HAM di Sulawesi Barat.
Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengapresiasi sambutan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menyebut kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat penilaian kepatuhan HAM di daerah.
“Terima kasih atas jamuan malam ini, Pak Gubernur. Besok kami akan melaksanakan agenda utama terkait penguatan penilaian kepatuhan HAM, khususnya bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha,” kata Mugiyanto.
Mugiyanto menegaskan, pemahaman terhadap HAM perlu diperluas, tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Menurut dia, pendekatan itu penting agar pembangunan daerah tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat.
