Pengelolaan Sampah Sulbar Baru 8 Persen, Bapperida Dorong Perbaikan Sistem TPA
Sulbar – Pengelolaan sampah di Sulawesi Barat masih menghadapi persoalan serius. Dari total timbulan sampah sekitar 727 ton per hari, hanya sekitar 59 ton atau 8 persen yang berhasil terkelola.
Kondisi itu mengemuka dalam kegiatan E-Learning bertema “Kebijakan Tata Kelola Persampahan di Provinsi Sulawesi Barat” yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar secara virtual, Jumat (8/5).
Forum tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola sampah dari hulu hingga hilir. Termasuk pembenahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih bermasalah.
Kepala Bidang Wilayah II Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH Suma), Arnianah Alwi, mengungkapkan seluruh TPA di Sulbar masih memakai sistem open dumping yang tidak lagi sesuai regulasi nasional.
Bahkan, enam kabupaten di Sulbar telah menerima sanksi administratif akibat pengelolaan TPA yang belum memenuhi standar.
“Kita membutuhkan perubahan sistemik dalam tata kelola persampahan, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan sampah rumah tangga, penguatan TPS3R dan bank sampah, hingga perbaikan sistem pengelolaan TPA menuju controlled landfill dan sanitary landfill,” jelas Arnianah.
Menurutnya, pembenahan tata kelola sampah tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan sampah ke TPA. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat edukasi masyarakat, kelembagaan, serta dukungan anggaran.
Dalam forum itu, peserta membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan alokasi anggaran persampahan minimal 3 persen dari APBD, penguatan pengelolaan sampah berbasis desa, hingga pembentukan bank sampah induk di setiap kabupaten.
Sampah Jadi Tantangan Serius Daerah
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar H. Arjanto yang mewakili Kepala Bapperida Sulbar Amujib menilai persoalan sampah kini menjadi tantangan serius pembangunan daerah.
“Persoalan sampah bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas hidup, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Arjanto.
Ia menegaskan pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
“Pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penguatan kebijakan, infrastruktur, serta perubahan perilaku masyarakat harus berjalan secara bersamaan,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar Amujib menekankan pengelolaan sampah harus menjadi prioritas pembangunan karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Penanganan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem pengangkutan dan pengelolaan TPA, serta dukungan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai,” kata Amujib.
Bapperida Sulbar berharap penguatan koordinasi lintas sektor dapat mempercepat perbaikan tata kelola persampahan sekaligus mendukung target pengelolaan sampah nasional.
