Pemprov Sulbar Kencangkan Pengawasan Perairan hingga 12 Mil Laut

waktu baca 2 menit

Sulbar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat pengawasan laut untuk menekan praktik illegal fishing dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Langkah itu ditandai melalui sinkronisasi pengawasan antara Tim Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sulbar dan Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP Mamuju, Senin (11/5).

Koordinasi tersebut berfokus pada pengawasan wilayah perairan 0 hingga 12 mil laut yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di enam kabupaten Sulbar.

Kepala Bidang Pengawasan PSDKP DKP Sulbar, Irwan Latif, menegaskan penguatan pengawasan laut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga ekosistem sekaligus menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat dan berkelanjutan.

Menurutnya, kepastian hukum dalam sektor kelautan dan perikanan sangat penting untuk melindungi nelayan lokal serta memberi rasa aman bagi investor.

“Kami ingin Satwas SDKP Mamuju, sebagai mitra di lapangan, memiliki frekuensi yang sama dalam menjaga ketertiban usaha perikanan,” ujar Irwan Latif.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyepakati lima fokus kerja sama strategis. Kesepakatan tersebut meliputi penguatan pengawasan perikanan, patroli bersama untuk mencegah illegal fishing, integrasi data kapal dan pembudidaya ikan, pengelolaan kawasan konservasi laut, serta pengamanan ekosistem pesisir.

Patroli bersama juga akan memperkuat penanganan mamalia laut terdampar dan meningkatkan respons terhadap pelanggaran di wilayah perairan Sulbar.

Koordinator Satwas SDKP Mamuju, Muh. Husyary, menyambut positif penguatan sinergi tersebut. Ia menilai dukungan Pemprov Sulbar akan memperkuat efektivitas pengawasan laut yang selama ini berada di bawah koordinasi Pangkalan PSDKP Bitung.

Menurut Husyary, pengawasan yang konsisten dapat menjaga stabilitas sektor perikanan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin, menegaskan pengawasan menjadi kunci menjaga kekayaan laut Sulbar agar tetap produktif dan lestari.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Satwas SDKP mampu menjadi fondasi pengelolaan kelautan yang berkelanjutan. Termasuk memperkuat posisi Sulawesi Barat sebagai daerah berbasis ekonomi maritim.