SDK Siapkan PPPK Jadi Ujung Tombak Pastipadu, Fokus Percepat Penurunan Stunting dan Kemiskinan
Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menyiapkan PPPK sebagai penggerak Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu).
Langkah tersebut bertujuan memperkuat pendataan, pendampingan, serta intervensi langsung kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan.
Rencana itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu yang berlangsung di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (2/6).
Forum tersebut mempertemukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta kalangan dunia usaha.
SDK menilai keberhasilan program penanggulangan stunting dan kemiskinan tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kekuatan pendataan dan pendampingan masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah.
“Dari paparan, yang saya catat banyak. Ada beberapa hal yang menjadi baseline saya yang pertama adalah, PPPK. PPPK ini tugaskan sebahagian di penanganan Pastipadu. Kalau kita kekurangan pendata dan lain sebagainya, tugaskan PPPK di kecamatan,” kata Suhardi Duka.
Menurutnya, keberadaan PPPK dapat memperkuat pelaksanaan program yang selama ini menghadapi tantangan pada aspek pendataan dan pemetaan kebutuhan masyarakat miskin. Akurasi data menjadi faktor penting karena menentukan ketepatan sasaran berbagai program intervensi pemerintah.
SDK juga membuka peluang pengalokasian PPPK untuk mendukung pelaksanaan Pastipadu secara lebih terstruktur.
“Nanti kita alokasi PPPK ini untuk masuk di Pastipadu,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, para peserta membahas sejumlah faktor yang masih menjadi pemicu kemiskinan dan stunting di Sulawesi Barat. Persoalan itu mencakup keterbatasan akses ekonomi, rendahnya pendapatan masyarakat, serta hambatan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain program bantuan sosial, rapat juga membahas strategi jangka panjang untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi perluasan akses listrik bagi keluarga miskin, dukungan terhadap sektor pertanian, peningkatan akses pendidikan, hingga penyediaan hunian yang layak.
SDK juga meminta seluruh OPD dan pemerintah kabupaten memperkuat sinergi agar program penanganan stunting dan kemiskinan berjalan dalam satu arah kebijakan. Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi syarat utama untuk mempercepat pencapaian target pembangunan sosial di Sulawesi Barat.
