Hari Kesadaran Nasional, Pemprov Sulbar Dorong ASN Tinggalkan Birokrasi Lamban dan Percepat Program Prioritas
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan pentingnya disiplin aparatur dan percepatan pelaksanaan program pembangunan sebagai prasyarat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penegasan itu mengemuka dalam Upacara Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (17/6).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Pemprov Sulbar, Amir Dado, yang memimpin upacara mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menilai Hari Kesadaran Nasional harus menjadi ruang evaluasi bagi aparatur sipil negara (ASN), bukan sekadar agenda rutin setiap bulan.
“Upacara Hari Kesadaran Nasional yang kita laksanakan setiap bulan bukanlah sekadar rutinitas seremonial belaka. Ini adalah momentum refleksi bagi kita semua untuk meneguhkan kembali komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” kata Amir Dado.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah menuntut birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. ASN tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas intelektual, tetapi juga harus menunjukkan integritas, disiplin, serta komitmen melayani masyarakat.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, kata Amir, birokrasi perlu meninggalkan pola kerja yang lamban dan sektoral. Transformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik semakin cepat, sederhana, dan transparan.
“Saya mengajak kita semua mengubah pola pikir dari birokrat yang lambat melayani menjadi birokrat yang melayani masyarakat dengan cepat, mudah, dan transparan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Amir Dado menyoroti tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian seluruh ASN Pemprov Sulbar.
Pertama, penguatan disiplin kerja. Ia menegaskan disiplin bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan indikator profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Kedisiplinan merupakan cerminan profesionalisme aparatur negara dan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Amir Dado.
Kedua, percepatan realisasi program pembangunan dan pelayanan publik. Amir meminta setiap perangkat daerah mengoptimalkan kinerja agar target pembangunan tercapai tepat waktu, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan produktif. Penggunaan anggaran, menurutnya, harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Ketiga, menjaga netralitas dan soliditas aparatur. Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial, ASN diminta tetap profesional serta tidak mudah terpengaruh isu negatif maupun informasi menyesatkan yang beredar di media sosial.
“Mari kita selalu mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah daerah dengan dedikasi penuh serta mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” pungkasnya.
Selain menyoroti agenda pembenahan birokrasi, Amir Dado juga mengapresiasi sejumlah capaian Pemprov Sulbar. Salah satunya keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 12 kali berturut-turut.
Menurut Amir, capaian tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan. Namun, prestasi itu tidak boleh membuat aparatur berpuas diri.
“Mempertahankan keberhasilan jauh lebih berat daripada meraih keberhasilan itu sendiri,” tegas Amir Dado.
Ia menambahkan, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks. Karena itu, seluruh ASN perlu terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat kedisiplinan, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Semoga momentum ini dapat menggugah kesadaran kita semua untuk terus meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” tutupnya.
