Pemprov Sulbar Percepat Penguatan Sistem Deteksi Gempa, Seismometer Direncanakan Terpasang di Kantor Gubernur
Sulbar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan rencana pemasangan seismometer di kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Barat sebagai bagian dari penguatan sistem mitigasi bencana berbasis teknologi.
Langkah tersebut menjadi upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemantauan aktivitas seismik sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi yang masih membayangi wilayah Sulbar.
Pembahasan rencana itu berlangsung dalam rapat yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulbar, Amir S. Dado, Jumat (10/7). Rapat menghadirkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Daerah (PUPRD) Sulbar Surya Yuliawan Sarifuddin, Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Suhendra, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Forum tersebut membahas sejumlah aspek penting, mulai dari kesiapan teknis, dukungan kelembagaan, hingga penguatan regulasi yang menjadi dasar operasional alat pemantau gempa tersebut. Pemerintah daerah menilai keberadaan seismometer pada kawasan pusat pemerintahan akan memperkuat ketersediaan data kebencanaan yang akurat dan berkelanjutan.
Urgensi pemasangan alat tersebut semakin menguat setelah gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Polewali Mandar beberapa waktu lalu turut terasa hingga Kota Mamuju. Peristiwa itu kembali membuka ingatan publik terhadap gempa besar yang melanda Sulawesi Barat pada Januari 2021 dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dalam skala luas.
Dalam konteks mitigasi bencana, keberadaan sistem pemantauan yang lebih modern menjadi kebutuhan mendesak. Selain mendukung deteksi aktivitas kegempaan, data yang dihasilkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan, evaluasi risiko, serta penyusunan kebijakan berbasis bukti ilmiah.
Rencana tersebut juga selaras dengan arah pembangunan yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam mewujudkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan tangguh terhadap bencana. Pemerintah provinsi terus mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan masyarakat.
Kepala Dinas PUPRD Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, menegaskan bahwa pengalaman bencana yang pernah dialami Sulawesi Barat harus menjadi pijakan dalam memperkuat sistem mitigasi daerah.
“Sulawesi Barat memiliki catatan kelam akibat bencana gempa bumi. Pengalaman itu mengajarkan kepada kita bahwa mitigasi tidak boleh berhenti hanya pada pembangunan fisik. Pemasangan seismometer merupakan sebuah inovasi yang menjadi bagian dari solusi bersama dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah,” kata Surya Yuliawan.
Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama, termasuk melalui pemanfaatan teknologi yang mendukung mitigasi risiko bencana.
“Bukan hanya konstruksi yang harus kita jaga. Manusia yang berada didalamnya jauh lebih penting untuk kita lindungi secara bersama-sama. Data yang dihasilkan seismometer nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga upaya mitigasi risiko. Inilah bentuk dedikasi kita bersama untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Barat,” pungkasnya.
Secara nasional, penguatan jaringan pemantauan kegempaan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kecepatan deteksi gempa sekaligus memperkuat kualitas informasi kebencanaan yang diterima masyarakat.
Bagi Sulawesi Barat yang berada pada kawasan aktif tektonik, keberadaan seismometer pada pusat pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemantauan. Kehadirannya juga menjadi bagian dari strategi membangun ketahanan daerah, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana pada masa mendatang.
