Bahas LKPJ Polman 2025, Bapperida Sulbar Tekan Sinkronisasi Data hingga Anggaran
Polman — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat menekankan pentingnya sinkronisasi data dan anggaran dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Polewali Mandar 2025. Isu ini mencuat saat menerima kunjungan kerja DPRD Polman, Rabu (22/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Rombongan DPRD Polman yang dipimpin ketua bersama Panitia Khusus LKPJ diterima Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, bersama jajaran.
Suhamta menegaskan, pembahasan LKPJ tidak berhenti pada evaluasi laporan. Forum ini harus mampu mendorong perencanaan yang lebih presisi dan selaras dengan kebijakan provinsi.
“Forum seperti ini penting untuk memastikan program yang dijalankan di daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan provinsi,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Bapperida menyoroti keterkaitan kinerja kabupaten dengan capaian provinsi. Kepala Bidang PPEPD, Angga Tirta Wijaya, menyebut keberhasilan pembangunan provinsi merupakan akumulasi kinerja daerah.
“Keberhasilan di tingkat provinsi tidak berdiri sendiri. Itu hasil kerja bersama, termasuk dari kabupaten seperti Polewali Mandar,” jelasnya.
Meski pertumbuhan ekonomi 2025 melampaui target, efektivitas bantuan sosial masih menjadi catatan. Angga menilai persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan data.
“Yang perlu kita benahi adalah harmonisasi antara proses verifikasi dan validasi data BNBA di daerah dengan jadwal survei nasional BPS,” katanya.
Ia mengingatkan, perbedaan waktu kerap membuat dampak intervensi tidak tercermin dalam statistik resmi.
“Tantangannya ke depan bagaimana intervensi itu bisa tepat momentum, sesuai dengan periode pengambilan data BPS, yaitu Maret dan September. Di situ pentingnya percepatan administratif dan validasi data,” lanjutnya.
Selain itu, Bapperida memperkenalkan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator baru dalam RPJMD provinsi. Instrumen ini memperluas cakupan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk memasukkan aspek penanganan stunting sebagai ukuran kualitas SDM jangka panjang.
DPRD Polman dalam forum tersebut turut menyoroti optimalisasi anggaran, khususnya melalui APBD Perubahan 2026 dan pemanfaatan SILPA untuk memperkuat sektor ekonomi dan kesejahteraan.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menekankan pentingnya strategi anggaran pada masa transisi perencanaan.
“Pemanfaatan anggaran harus benar-benar strategis dan tepat sasaran, terutama di masa transisi. Ini penting untuk mempercepat pencapaian target makro yang sudah disepakati bersama,” tegasnya.
Pertemuan ini menghasilkan komitmen memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan. Sinkronisasi kebijakan dinilai krusial agar setiap program pembangunan memberi dampak nyata dan merata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
