Diskominfo Sulbar-Mamuju Perkuat Sinergi Digital, Website dan Aduan Publik Jadi Fokus Utama
Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai memperkuat integrasi pengelolaan media digital dengan pemerintah kabupaten.
Langkah itu mengemuka melalui koordinasi antara Dinas Kominfoss Sulbar bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju, Senin (18/5). Pertemuan itu membahas penguatan website pemerintah, media sosial resmi, hingga sistem layanan aduan publik.
Pemkab Mamuju datang untuk menyamakan pola pengelolaan kanal informasi pemerintah agar lebih terbuka, cepat, dan kredibel di era digital.
Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfoss Sulbar, Dian Afrianty, mengatakan pembahasan tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga menyasar penguatan identitas digital pemerintah daerah.
“Misalnya dalam pengelolaan akun medsos berkaitan dengan pengusulan centang biru ke Menkominfo,” ujar Dian.
Menurut Dian, penguatan kanal digital pemerintah menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah kini dituntut menghadirkan informasi resmi yang mudah diakses masyarakat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak valid.
Selain membahas verifikasi akun resmi, kedua pihak juga mendalami penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Fokus utama mengarah pada optimalisasi layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! serta peningkatan kualitas penyebaran informasi melalui website pemerintah.
Kepala Diskominfoss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menilai koordinasi antarlembaga menjadi fondasi penting agar komunikasi publik antara pemerintah provinsi dan kabupaten berjalan selaras.
“Koordinasi ini adalah kunci agar tidak ada sekat informasi antara pemprov dan pemkab. Ini juga menjadi harapan gubernur, Suhardi Duka, menginginkan seluruh kanal digital, baik itu website maupun media sosial, benar-benar menjadi jembatan informasi yang tepercaya bagi masyarakat,” ungkap Ridwan Djafar.
Ridwan menegaskan, sistem layanan aduan masyarakat juga perlu pengawasan ketat agar setiap laporan warga bisa segera ditindaklanjuti oleh operator yang kompeten.
Menurut dia, respons cepat terhadap aduan publik akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Penguatan sinergi digital antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju itu sekaligus menunjukkan upaya pemerintah membangun tata kelola informasi yang lebih terbuka, responsif, dan terintegrasi di seluruh daerah.
