Kapolda dan KPK Bedah Tujuh Kasus Korupsi di Sulbar
Mamuju – Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta memimpin rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengulas penanganan perkara korupsi di wilayahnya, Senin (18/5).
Forum tersebut membahas tujuh perkara yang masih memerlukan percepatan penyelesaian dan penguatan koordinasi lintas lembaga.
Rapat berlangsung di Aula Ditreskrimsus Polda Sulbar dan menghadirkan Satgas VI.3 Direktorat IV Korsup KPK RI. Pertemuan itu menjadi ruang evaluasi terhadap proses penegakan hukum sekaligus mengukur efektivitas penanganan perkara korupsi di daerah.
Mewakili tim KPK, Kasatgas VI.3 Direktorat IV Korsup KPK RI menyebut agenda tersebut merupakan bagian dari evaluasi rutin tahunan antara KPK dan aparat penegak hukum di daerah.
“Kegiatan ini adalah rapat koordinasi untuk meninjau penanganan perkara tindak pidana di lingkungan Polda Sulbar. Hari ini ada tujuh perkara yang akan kita bahas bersama guna menemukan solusi dan langkah tindak lanjut penyelesaiannya,” tuturnya.
Menurutnya, koordinasi intensif penting dilakukan agar penanganan perkara tidak berjalan stagnan. KPK juga membuka ruang pendampingan apabila penyidik menemukan hambatan dalam proses penyelesaian kasus.
Ia juga menambahkan, pihaknya siap terus berkoordinasi jika di kemudian hari ditemukan perkara yang memerlukan penanganan lebih lanjut guna menentukan langkah dan solusi terbaik.
Dalam forum itu, Kapolda Sulbar menegaskan kehadiran KPK harus menjadi energi penguatan bagi jajaran kepolisian, bukan sebaliknya. Ia meminta seluruh personel memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan kendala yang muncul selama penanganan perkara.
“Kehadiran rekan-rekan KPK di sini justru untuk memberikan dukungan. Jika ada kendala, hambatan, atau permasalahan yang memerlukan pendampingan serta keahlian khusus, silakan disampaikan secara terbuka,” tegasnya.
Adi Deriyan juga berharap rapat evaluasi semacam itu dapat berlangsung secara berkala setiap enam bulan. Menurutnya, pengawasan dan koordinasi yang konsisten menjadi kunci memperkuat penanganan tindak pidana korupsi di Sulawesi Barat.
Ia mengimbau seluruh jajaran kepolisian agar terbuka menyampaikan persoalan di lapangan sehingga solusi dapat dirumuskan bersama secara cepat dan terukur. (ADV)
