Gubernur SDK Instruksikan Penanganan Cepat, PUPRD Kerahkan Alat Berat Tangani Kerusakan Jalan Salutambung–Mambi
Sulbar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) mengerahkan alat berat untuk menangani kerusakan di ruas jalan poros Salutambung–Mambi, Kabupaten Mamasa.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), guna memastikan akses transportasi masyarakat tetap terbuka dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.
Kepala Dinas PUPRD Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, mengatakan penanganan darurat segera dilakukan karena ruas Salutambung–Mambi merupakan jalur strategis yang menghubungkan mobilitas masyarakat di wilayah pegunungan Kabupaten Mamasa.
“Atas arahan Bapak Gubernur Sulawesi Barat, kami segera menurunkan alat berat dan tim teknis ke lapangan untuk melakukan penanganan darurat. Kehadiran pemerintah harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama ketika terjadi gangguan infrastruktur yang berpotensi menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi warga,” ujar Surya Yuliawan.
Tim PUPRD melakukan pembersihan material longsoran, menormalisasi badan jalan, membuka kembali akses yang terdampak, serta mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang memerlukan penanganan lanjutan. Dinas juga terus memantau kondisi ruas jalan untuk memastikan kendaraan dapat melintas dengan aman.
Menurut Surya, respons cepat tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga konektivitas antarwilayah, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang rentan terhadap bencana alam dan kerusakan infrastruktur.
Kerusakan jalan di wilayah pegunungan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi barang, akses layanan publik, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, penanganan dini menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat.
Penanganan ruas Salutambung–Mambi juga sejalan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Konektivitas antardaerah dinilai menjadi faktor penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, memperluas akses layanan dasar, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman.
