Kapolda Sulbar Dorong Audit Kinerja Tajam, Bidik Akuntabilitas dan Pertahankan WTP
Mamuju — Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta membuka taklimat awal audit kinerja tahap I Tahun 2026 dengan menekankan pentingnya perencanaan yang presisi, pengorganisasian yang tertib, dan akuntabilitas yang terukur di seluruh satuan kerja serta Polres jajaran Polda Sulbar, Senin (9/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Marannu Mapolda Sulbar itu menghadirkan pejabat utama, para Kapolres se-Sulbar, serta perwira dari satuan kerja terkait. Lewat forum itu, Kapolda menegaskan audit kinerja bukan sekadar agenda pengawasan rutin, melainkan instrumen penting untuk mengoreksi kelemahan dan memastikan program berjalan efektif, efisien, serta sesuai aturan.
Menurut Adi Deriyan, kualitas institusi sangat bergantung pada kekuatan perencanaan sejak awal. Karena itu, setiap satuan kerja harus menyusun program berdasarkan skala prioritas, arah kebijakan pimpinan, dan perkembangan situasi strategis.
“Perencanaan dan pengorganisasian adalah bagian penting dalam manajemen, harus disusun berdasarkan prioritas, kebijakan pimpinan, serta perkembangan situasi lingkungan strategis,” tutur Kapolda.
Ia menilai perencanaan yang baik tidak cukup hanya tersusun di atas kertas, tetapi juga harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Dari titik itulah keberhasilan sebuah program bisa dinilai sejak awal.
Dalam arahannya, Kapolda juga mengaitkan pelaksanaan audit dengan momentum Ramadhan. Ia menyebut bulan suci menjadi saat yang tepat untuk memperkuat introspeksi, menjaga integritas, serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan tugas dan anggaran.
Audit kinerja tahap I yang dijalankan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar kali ini berfokus pada aspek perencanaan dan pengorganisasian. Audit itu bertujuan mendorong Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bekerja lebih efektif, efisien, dan transparan agar seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Salah satu sorotan utama Kapolda ialah target mempertahankan opini laporan keuangan Polri yang selama ini meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia meminta Itwasda mengambil langkah aktif untuk mengonsolidasikan seluruh jajaran agar siap menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Saya yakin dengan komitmen dan dedikasi jajaran Itwasda sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), akan mampu mewujudkan komitmen ini dengan lebih baik,” ucapnya.
Tak hanya kepada unsur pengawas, Kapolda juga mengingatkan para kepala satuan kerja sebagai auditi agar tidak menganggap audit sebagai beban. Ia meminta seluruh jajaran menyajikan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pembenahan institusi.
Pesan itu menunjukkan audit kinerja di lingkungan Polda Sulbar tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi. Lebih dari itu, audit diarahkan untuk memperkuat tata kelola, menutup celah kelemahan perencanaan, dan menjaga kepercayaan publik lewat pengelolaan anggaran yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
