Kominfo Sulbar Benahi Strategi Komunikasi, Bidik Layanan Publik Lebih Responsif
Sulbar – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat strategi komunikasi publik untuk mendorong kinerja lebih optimal pada 2026.
Langkah ini mengemuka dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulan pertama yang berlangsung di Kantor Kominfo SS Sulbar, Senin (20/4).
Rapat yang digelar Bidang Komunikasi dan Publikasi Media (KPM) itu menjadi titik evaluasi sekaligus penajaman arah kebijakan menghadapi triwulan berikutnya.
Fokus utama mengarah pada peningkatan kualitas layanan komunikasi publik agar lebih adaptif terhadap arus informasi yang kian dinamis.
Kepala Bidang KPM Kominfo SS Sulbar, Dian Afrianty, menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar langkah konkret.
“Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari optimalisasi pemanfaatan SP4N-LAPOR, penguatan kerja sama, hingga pengelolaan konten di berbagai kanal informasi pemerintah,” kata Dian Afrianty.
Selain itu, tim menyoroti pentingnya pemantauan isu publik secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai krusial agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran.
Perbaikan desain grafis serta penyusunan kalender konten juga masuk agenda utama guna menjaga konsistensi distribusi informasi kepada masyarakat.
Evaluasi tidak berhenti pada aspek program. Kominfo SS Sulbar juga mengidentifikasi sejumlah tantangan internal, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, disiplin personel, hingga pembagian beban kerja. Pembenahan pada sektor ini dinilai mendesak agar performa organisasi tetap terjaga.
Penilaian terhadap kanal informasi milik organisasi perangkat daerah (OPD) turut masuk dalam pembahasan. Aspek ini menjadi indikator penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang kini menempatkan kualitas komunikasi digital sebagai tolok ukur tata kelola pemerintahan modern.
Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi langkah evaluatif tersebut. Ia menilai penguatan komunikasi publik selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang menitikberatkan pelayanan publik yang transparan dan efektif.
Ia berharap hasil monev tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi fondasi perbaikan berkelanjutan.
“Bidang komunikasi publik memegang peran strategis dalam membangun citra pemerintah. Peran ini tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat terkait program prioritas, baik di tingkat daerah maupun pusat.” tandas Ridwan.
