SDK Lobi Kementerian UMKM, Revitalisasi PLUT Rusak dan Penguatan 24 Ribu UMKM Sulbar Jadi Prioritas
Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) mendorong percepatan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dukungan pemerintah pusat.
Dalam audiensi bersama Menteri UMKM Republik Indonesia di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (22/7/2026), SDK mengajukan sejumlah program strategis, mulai dari revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) Sulbar yang rusak akibat gempa 2021 hingga bantuan sarana produksi dan sertifikasi bagi pelaku usaha.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor UMKM. Langkah itu dinilai penting mengingat UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian Sulbar sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar.
Dalam pertemuan itu, SDK memaparkan kondisi UMKM Sulbar yang mencapai 24.363 usaha mikro dan kecil serta 375 usaha menengah. Mayoritas pelaku usaha bergerak pada sektor pengolahan pangan dan tekstil. Namun, potensi tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan mendasar, seperti rendahnya legalitas usaha, keterbatasan fasilitas produksi, serta minimnya kemitraan yang mampu memperluas akses pasar.
Salah satu fokus utama yang disampaikan Pemprov Sulbar ialah revitalisasi Gedung PLUT-KUMKM Sulbar yang mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi yang melanda Mamuju pada 2021. Hingga kini, kerusakan fasilitas tersebut masih menjadi kendala dalam optimalisasi layanan pembinaan UMKM.
Pemprov Sulbar berharap Kementerian UMKM dapat mendukung pemulihan gedung tersebut agar kembali berfungsi sebagai pusat pengembangan usaha yang menyediakan layanan konsultasi, pelatihan, pendampingan, kurasi produk, pengujian mutu, hingga promosi produk unggulan daerah.
Selain pemulihan infrastruktur pendukung UMKM, SDK juga mengusulkan bantuan sarana produksi untuk sektor-sektor unggulan daerah. Bantuan tersebut mencakup mesin pengolahan kakao, kopi, kelapa, aren, dan hasil perikanan yang selama ini menjadi komoditas potensial Sulawesi Barat.
Tidak hanya itu, Pemprov Sulbar turut mengajukan pembangunan rumah produksi tenun, pengembangan industri pakan ternak, serta program peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan. Pemerintah daerah juga meminta dukungan fasilitasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikat halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.
Secara ekonomi, penguatan aspek legalitas dan sertifikasi dinilai menjadi instrumen penting untuk mendorong UMKM naik kelas. Sertifikasi tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, kemitraan bisnis, serta peluang ekspor.
Audiensi yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat itu turut menghadirkan unsur pemerintah daerah, DPRD Sulbar, dan Bank Indonesia. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Sulbar berharap kolaborasi dengan Kementerian UMKM semakin kuat dan menghasilkan dukungan konkret bagi pelaku usaha. Upaya itu diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Sulawesi Barat yang inklusif dan berkelanjutan.
