SDK Uji Makna 22 Tahun Sulbar di Momen Hari Jadi
Mamuju — Dua puluh dua tahun Sulawesi Barat berdiri belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri. Gubernur Sulbar Suhardi Duka justru menjadikan peringatan hari jadi provinsi itu sebagai ruang untuk menguji kembali hasil pembangunan.
Ukuran keberhasilan, menurut dia, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, besarnya anggaran, atau banyaknya penghargaan. Pemerintah harus bisa menunjukkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Suhardi saat memimpin upacara HUT ke-22 Sulbar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 22 September 2026.
Suhardi mengatakan tema “Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera” tidak boleh berhenti sebagai slogan. Tema itu harus menjadi arah kerja pemerintah dan diterjemahkan melalui kebijakan yang menghasilkan manfaat terukur.
“Mengabdi berarti menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Bagi saya, mengabdi berarti menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan masalah rakyat,” kata SDK.
Menurut dia, berkarya berarti menghadirkan hasil. Setiap rupiah anggaran harus memiliki tujuan jelas, penerima manfaat terukur, dan dampak yang bisa dilihat.
Karena itu, Suhardi mengajak pemerintah mengubah cara membaca pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup jika tidak mengangkat kehidupan warga.
“Seberapa jauh pembangunan yang telah memperbaiki kehidupan rakyat? Seberapa besar pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan? Seberapa luas kesempatan yang kita buka bagi generasi muda? Dan seberapa efektif anggaran daerah mengubah masalah menjadi hasil nyata,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Diuji
Suhardi memaparkan perubahan ekonomi Sulbar sejak provinsi itu terbentuk pada 2004. PDRB per kapita yang saat awal pembentukan provinsi berada pada kisaran Rp4,45 juta, menurut dia, telah mencapai sekitar Rp46,65 juta pada 2025. Namun, kenaikan angka itu belum menjadi tujuan akhir.
“Pertumbuhan ekonomi harus mengubah kehidupan rakyat, harus menambah pendapatan, harus membuka lapangan kerja, harus menurunkan kemiskinan dan harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk hidup layak,” tegasnya.
Pemerintah meningkatkan anggaran peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta irigasi dari sekitar Rp85,03 miliar pada 2025 menjadi Rp200 miliar pada 2026.
Sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan memperoleh dukungan lebih dari Rp34 miliar. UMKM juga mendapat dukungan sarana sekitar Rp10 miliar.
Anggaran dan program tersebut pada akhirnya akan diuji melalui dampaknya terhadap pendapatan dan kesempatan ekonomi masyarakat.
Kemiskinan Belum Selesai
Kemiskinan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan. Data BPS September 2025 mencatat persentase penduduk miskin Sulbar sebesar 10,18 persen atau 149,88 ribu jiwa.
Suhardi menyebut angka itu telah menurun. Namun, ia mengingatkan penurunan persentase tidak otomatis menyelesaikan persoalan warga miskin.
“Di balik angka itu masih ada 148 ribu lebih saudara kita yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Karena itu pekerjaan kita belum selesai. Tugas kita adalah memastikan mereka bukan hanya keluar dari garis kemiskinan, tapi benar-benar naik kelas dan memiliki kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Pemerintah akan melanjutkan sejumlah intervensi, mulai bantuan sosial, paket sembako, bantuan kelompok usaha bersama, unit usaha produktif, pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni hingga bantuan listrik murah.
Arah kebijakannya bukan sekadar mengeluarkan warga dari garis kemiskinan, tetapi mendorong mereka memiliki sumber penghidupan yang lebih kuat.
Manusia Menjadi Ukuran Lain
Suhardi juga menempatkan pembangunan manusia sebagai ukuran penting.
IPM Sulbar 2025 mencapai 71,16 atau meningkat 0,70 poin dibandingkan 2024.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Sulbar mengalokasikan sekitar Rp31,82 miliar. Anggaran tersebut mencakup perluasan cakupan kesehatan, pencegahan dan penanganan stunting, pemenuhan gizi, skrining kesehatan reproduksi remaja, serta pemenuhan tenaga dokter spesialis.
Sementara pada sektor pendidikan, jumlah penerima beasiswa meningkat dari 561 orang pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026. Total anggarannya lebih dari Rp7 miliar.
Pemerintah juga menangani anak tidak sekolah. Suhardi menyebut jumlah ATS yang sebelumnya lebih dari 37 ribu orang pada 2025 berkurang lebih dari 3 ribu setelah sebagian kembali ke sekolah.
Pengangguran Rendah, Pekerjaan Ditantang
Tingkat Pengangguran Terbuka Sulbar pada Mei 2026 berada pada angka 2,8 persen, menurut Suhardi.
Namun, angka tersebut bukan akhir persoalan ketenagakerjaan. Pemerintah kini menghadapi tantangan memperbesar pekerjaan formal dan menciptakan pekerjaan yang lebih produktif.
Untuk itu, Pemprov Sulbar menjalankan program padat karya pada 334 titik sepanjang 2026. Program tersebut mendapat dukungan anggaran sekitar Rp50,94 miliar dan disebut menyerap sekitar 7.900 tenaga kerja.
Pemerintah juga menyiapkan pelatihan keterampilan kerja dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana pekerjaan tersebut mampu memberikan pendapatan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Pertumbuhan dan Pemerataan
Suhardi turut menyinggung distribusi pendapatan. Berdasarkan data yang disampaikannya, Gini Ratio Sulbar pada Maret 2026 berada pada angka 0,314. Angka itu lebih rendah dibandingkan angka nasional 0,368.
“Sulawesi Barat yang kita cita-citakan bukan hanya Sulawesi Barat yang bertumbuh tinggi. Kita ingin Sulawesi Barat yang pertumbuhannya tinggi dan hasilnya dirasakan oleh semua masyarakat,” katanya.
Suhardi juga menyampaikan berbagai penghargaan yang diterima Pemprov Sulbar sepanjang Februari 2025 hingga September 2026. Penghargaan tersebut mencakup kinerja TPID, digitalisasi daerah, UHC, transformasi sumber daya manusia, penurunan pengangguran, konektivitas digital, reformasi hukum, serta implementasi program tiga juta rumah.
Namun, penghargaan itu tidak ia tempatkan sebagai garis akhir.
Capaian tersebut, kata Suhardi, harus menjadi bahan evaluasi untuk melihat pekerjaan yang telah selesai dan persoalan yang masih tersisa.
Bencana Menguji Daya Tahan
Perjalanan Sulbar selama 22 tahun juga berlangsung dalam tekanan berbagai bencana. Pandemi Covid-19, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi bagian dari perjalanan provinsi ini.
Suhardi meminta situasi tersebut tidak mematahkan agenda pembangunan.
“Di tengah berbagai bencana ada hal yang tidak boleh ikut longsor, yaitu semangat kita untuk membangun. Ada harapan yang tidak boleh ikut terbakar bersama hutan dan lahan. Ada tekad yang tidak boleh hanyut bersama banjir, yaitu tekad untuk menyejahterakan rakyat,” ujar Suhardi.
Ia mengajak DPRD, pemerintah kabupaten, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pers dan generasi muda memperkuat kerja bersama. (ADV)
