Sulbar Dorong Lompatan Sektor Kesehatan, Pemerintah Pusat Buka Peluang Bangun RS Rujukan Tipe B
Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat langkah transformasi layanan kesehatan dengan membawa sejumlah agenda strategis ke hadapan Kementerian Kesehatan RI.
Dalam audiensi bersama Wakil Menteri Kesehatan di Jakarta, Rabu (11/6), Sulbar mendorong percepatan pembangunan rumah sakit rujukan, pemerataan tenaga kesehatan, hingga rehabilitasi fasilitas layanan dasar guna menjawab tantangan akses kesehatan yang masih timpang.
Pertemuan yang dipimpin Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka itu turut menghadirkan para kepala daerah se-Sulbar, kepala dinas kesehatan kabupaten, serta jajaran Pemprov Sulbar. Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan program transformasi kesehatan nasional.
Tiga isu utama menjadi fokus pembahasan, yakni percepatan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Sulawesi Barat, pemerataan sumber daya manusia kesehatan, serta rehabilitasi dan relokasi puskesmas dalam kerangka penguatan layanan primer berbasis klaster.
Gubernur Suhardi Duka menilai dukungan pemerintah pusat menjadi faktor krusial untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan di Sulbar. Kondisi geografis yang menantang dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas masih menjadi hambatan dalam pemerataan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, Sulawesi Barat memerlukan penguatan sistem kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, pemenuhan dokter spesialis, penguatan rumah sakit daerah, hingga pembangunan rumah sakit vertikal sebagai pusat rujukan regional.
“Sulawesi Barat memiliki keterbatasan fiskal dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kesehatan secara optimal. Kehadiran rumah sakit vertikal akan menjadi solusi strategis untuk memperkuat sistem rujukan sekaligus mengurangi ketergantungan pasien yang selama ini harus dirujuk ke luar daerah,” ujar Suhardi Duka.
Ia juga menegaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan masih menjadi instrumen penting dalam menopang pembangunan sektor kesehatan di daerah.
Dalam forum tersebut, masing-masing kepala daerah memaparkan kebutuhan prioritas wilayahnya. Kabupaten Mamasa, misalnya, mengusulkan peningkatan 18 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap serta pengadaan ambulans untuk memperluas jangkauan pelayanan di kawasan pegunungan.
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mendorong peningkatan kelas RSUD Wonomulyo, rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan sejumlah puskesmas menjadi rumah sakit pratama, penguatan layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU), serta program beasiswa dokter spesialis.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju mengajukan rehabilitasi fasilitas layanan RSUD Mamuju, perbaikan puskesmas, penambahan ambulans, peningkatan jumlah dokter spesialis, serta dukungan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat.
Kabupaten Mamuju Tengah menyoroti kebutuhan peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap, pembangunan puskesmas pembantu, pengadaan ambulans, pembangunan instalasi pengolahan limbah, hingga penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Adapun Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengusulkan rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan puskesmas rawat inap, serta perbaikan gedung pelayanan RSUD Pasangkayu.
Merespons berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan akan menelaah seluruh usulan yang masuk, mencakup kebutuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan, tenaga kesehatan, hingga ambulans.
Dalam paparannya, Kementerian Kesehatan mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan penguatan layanan kesehatan daerah melalui penyaluran 136 unit alat kesehatan senilai Rp355 miliar. Bantuan tersebut bersumber dari program Strengthening of Indonesia Healthcare Referral Network (SIHREN), Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), dan Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening (InPULS).
Program itu berfokus pada penguatan layanan KJSU dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), yang menjadi prioritas dalam transformasi sistem kesehatan nasional.
Kementerian Kesehatan juga menekankan pentingnya tata kelola rumah sakit yang baik serta ketepatan pelaporan melalui aplikasi ASPAK sebagai dasar penentuan bantuan pemerintah pusat.
Kabar positif turut muncul dalam pertemuan tersebut. Pemerintah pusat merencanakan penyaluran alat kesehatan untuk Labkesmas Tingkat II di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, dan Mamasa pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan membuka peluang pembangunan Rumah Sakit Rujukan Tipe B di Sulawesi Barat. Namun, realisasi program tersebut mensyaratkan kesiapan legalitas lahan dan dukungan administrasi dari pemerintah daerah.
Audiensi juga menjadi ajang apresiasi Pemprov Sulbar terhadap dukungan pemerintah pusat yang mulai merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden RI pada tahun ini.
Gubernur Suhardi Duka menilai pembangunan dua rumah sakit tersebut menjadi bukti konkret keberpihakan pemerintah pusat terhadap penguatan layanan kesehatan rujukan di Sulawesi Barat.
“Pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Mamuju Tengah dan Mamasa merupakan bukti nyata perhatian pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Barat,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menilai audiensi tersebut menandai semakin kuatnya kolaborasi pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi sektor kesehatan.
Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas, sekaligus menekan tingginya angka rujukan pasien ke luar Sulawesi Barat. Dengan penguatan fasilitas, tenaga kesehatan, dan sistem rujukan, Sulbar berpeluang mempercepat pemerataan layanan kesehatan yang selama ini menjadi tantangan utama pembangunan daerah.
