Sulbar Perkuat Pastipadu, Gubernur Konsolidasikan Seluruh Sektor untuk Tekan Stunting dan Kemiskinan
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempertegas komitmennya dalam mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan melalui Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu).
Program ini kini memasuki tahap penguatan kolaborasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga vertikal, hingga dunia usaha.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu yang berlangsung di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (2/6/2026).
Forum tersebut menghadirkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta perwakilan pelaku usaha.
Kehadiran berbagai pihak menunjukkan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan tidak lagi menjadi tanggung jawab satu sektor, melainkan agenda pembangunan yang membutuhkan kerja kolektif.
Dalam rapat itu, masing-masing OPD memaparkan capaian, strategi, dan rencana intervensi yang akan dijalankan. Sementara lembaga pendukung dan sektor swasta menyatakan kesiapan untuk memperkuat program melalui kontribusi sesuai bidang masing-masing.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa integrasi program dan penguatan sinergi menjadi fondasi utama dalam mempercepat penyelesaian dua persoalan sosial tersebut.
“Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu,” kata Suhardi Duka.
Menurut Suhardi, pendekatan kolaboratif yang dijalankan sepanjang 2025 mulai menunjukkan hasil. Sejumlah indikator pembangunan sosial memperlihatkan tren perbaikan, terutama pada aspek kemiskinan dan stunting.
“Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan,” ujarnya.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan dan memperluas jangkauan Program Pastipadu pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah juga berupaya memastikan setiap kebijakan dan intervensi berjalan berdasarkan data yang terverifikasi.
“Olehnya itu kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan, dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data dari BPS, kemudian dari BKKBN,” lanjutnya.
Pendekatan berbasis data dinilai menjadi elemen krusial dalam tata kelola pembangunan modern. Dengan memanfaatkan data BPS dan BKKBN, pemerintah dapat memetakan kelompok sasaran secara lebih akurat, menghindari tumpang tindih program, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam konteks pembangunan daerah, stunting dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang kuat. Tingginya angka kemiskinan berpotensi memengaruhi kualitas gizi keluarga, sementara stunting dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Karena itu, integrasi penanganan kedua persoalan tersebut menjadi strategi yang dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.
Suhardi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting dan kemiskinan tetap menjadi agenda prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Sehingga dengan demikian pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi,” tutup Suhardi Duka.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum konsolidasi lintas sektor untuk menyamakan arah kebijakan, memperkuat kolaborasi, dan memastikan seluruh program intervensi berjalan terukur, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. (ADV)
