RSUD Sulbar Kebut Reset Kompetensi Layanan, Kejar Sinkronisasi Data Nasional
Mamuju – RSUD Sulbar mempercepat pembaruan kompetensi layanan rumah sakit, sekaligus mengejar sinkronisasi data ke sistem nasional sebelum tenggat 31 Januari 2026.
Langkah itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Reset Ulang Kompetensi Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Kompetensi, Selasa (20/1). Rapat berlangsung di Ruang Pertemuan Bidang Perencanaan RSUD Sulbar.
Pertemuan yang dipimpin Kabid Pelayanan RSUD Sulbar ini, menindaklanjuti kebijakan Kementerian Kesehatan terkait reset ulang kompetensi layanan rumah sakit. Agenda tersebut juga memperkuat arah pembangunan daerah. Utamanya penguatan kompetensi layanan, penataan data layanan, dan peningkatan profesionalisme SDM rumah sakit.
Peserta rapat melibatkan unsur manajemen dan unit teknis. Mulai dari Kepala Bagian Tata Usaha, para kepala bidang, kepala subbidang, Penanggung Jawab RS Online, Tim ASPAK, serta unsur terkait.
Pembahasan rapat mencakup kebijakan reset kompetensi, pemetaan kondisi layanan, serta pembaruan data oleh Penanggung Jawab RS Online. Rapat juga menyusun strategi percepatan pemutakhiran dan sinkronisasi data layanan. RSUD membagi tugas lintas bidang dan unit agar pembaruan berjalan terarah dan terkoordinasi.
Kabid Pelayanan RSUD Sulbar, Ika Sahida Susanti menegaskan akurasi data menjadi kunci.
“Seluruh unit pelayanan diminta untuk berperan aktif, bertanggung jawab, serta melakukan pemutakhiran data secara konsisten sebagai bagian dari upaya membangun SDM RSUD yang kompeten, profesional, serta berkarakter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Ika Sahida.
Rapat menyepakati percepatan pembaruan dan sinkronisasi data kompetensi layanan rumah sakit dengan batas akhir 31 Januari 2026. Setiap bidang dan unit memegang peran jelas agar data layanan selaras dengan kondisi riil dan tersinkron pada aplikasi ASPAK, SISDMK, serta RS Online.
Melalui rapat koordinasi ini, RSUD Sulbar menegaskan komitmen penguatan tata kelola layanan berbasis kompetensi untuk meningkatkan mutu pelayanan, memenuhi regulasi, dan memastikan data layanan valid dalam sistem nasional.
