Jaga Harga Jagung, Polri Fasilitasi KUR dan Serapan Bulog untuk Petani
Jakarta – Polri menyiapkan langkah terintegrasi untuk memperkuat ekosistem jagung pakan ternak pada tahun 2026.
Strategi ini menargetkan akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank-bank Himbara serta penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog agar petani tidak bergantung pada tengkulak.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himbara di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rapat juga melibatkan gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo, memimpin agenda tersebut.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025, sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi” Ujar Brigjen Langgeng.
Akses Modal KUR Bagi Kelompok Tani
Di sisi hulu, Polri memosisikan diri sebagai penghubung kelompok tani (poktan) dengan perbankan untuk mengatasi kendala modal tanam.
Skema pembiayaan melibatkan bank-bank Himbara melalui program KUR, sehingga petani memperoleh akses pembiayaan lebih terukur dan legal.
Implementasi program sudah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis. Petani mendapat kredit modal untuk kembali menanam sekaligus memperluas lahan jagung.
Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI mewakili Himbara menyampaikan kesiapan pembiayaan KUR pada 2026.
Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.
Serapan Bulog dan Pengamanan Harga Petani
Di sisi hilir, Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri menekankan perlindungan petani melalui pengamanan harga. Polri mendorong penyerapan Bulog agar hasil panen tidak jatuh ke tengkulak dengan harga rendah.
Pengadaan jagung Bulog pada 2026 mengacu pada surat dinas internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026. Bulog menargetkan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog.” Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Target 2026: Lahan Tidur, Produksi Naik, Petani Berdaya
Polri menilai program ini dapat membuka peluang pengembangan lahan tidur, menaikkan produksi jagung nasional, serta mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.
Pendampingan manajerial menjadi bagian penting agar petani mampu mengelola pembiayaan, membayar kewajiban tepat waktu, dan menjaga keberlanjutan usaha tani.
Melalui koordinasi lintas lembaga itu, Polri menargetkan ekosistem jagung pakan ternak pada 2026 berjalan lebih rapi dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani jagung di berbagai daerah.
