RUP Tuntas 100 Persen, Pemprov Sulbar Perkuat Pengadaan Bersih dan Tepat Sasaran
Sulbar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menuntaskan penginputan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran berjalan hingga 100 persen.
Capaian ini menjadi indikator kuat konsolidasi lintas OPD sekaligus fondasi awal pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar mencatat seluruh organisasi perangkat daerah aktif menyusun dan memasukkan perencanaan melalui sistem terintegrasi. Langkah ini mempercepat keterbukaan informasi sekaligus memastikan proses pengadaan berjalan tepat waktu.
Keberhasilan tersebut memperkuat arah kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang mendorong tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik berkualitas. RUP yang tersusun komprehensif menjadi kunci agar belanja pemerintah efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, menilai capaian ini lahir dari kerja kolektif dan penguatan sistem pengawasan.
“Kami bersyukur bahwa penginputan dan pengumuman RUP dapat mencapai 100 persen. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan secara konsisten, mulai dari penguatan koordinasi lintas OPD, pendampingan teknis, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan komitmen perangkat daerah terhadap pentingnya perencanaan pengadaan yang akuntabel semakin meningkat,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyelesaian RUP bukan akhir proses. Tahap berikutnya justru menentukan kualitas belanja pemerintah, mulai dari pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak.
“Biro Pengadaan Barang dan Jasa akan terus melakukan pengawalan terhadap proses pemilihan hingga pelaksanaan kontrak, guna menjaga keselarasan antara perencanaan dan implementasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan pengawasan dan konsistensi pelaksanaan menjadi kunci agar ekosistem pengadaan semakin adaptif dan terbuka.
“Dengan demikian, diharapkan ekosistem pengadaan di Provinsi Sulawesi Barat semakin adaptif, transparan, dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tambahnya.
Capaian 100 persen RUP ini menjadi pijakan awal bagi Pemprov Sulbar untuk menjaga disiplin perencanaan sekaligus menutup celah potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
