SDK Buka Data ke BPS, Dorong Warga Sulbar Jujur dalam Sensus Ekonomi
Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menunjukkan komitmennya terhadap transparansi data dengan memberikan keterangan secara lengkap kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar saat pelaksanaan sensus ekonomi di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (15/6).
Pendataan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan sensus ekonomi yang mulai menjangkau masyarakat secara langsung melalui metode door-to-door. Dalam proses itu, SDK menjawab seluruh pertanyaan petugas dengan merujuk pada data yang telah ia laporkan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Hari ini saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi dari BPS Provinsi Sulbar. Banyak pertanyaan yang saya terima dan harus dijawab dengan jujur. Olehnya itu, saya jawab semua pertanyaannya dan saya sesuaikan dengan data-data yang juga saya kirim ke LHKPN KPK,” kata Suhardi Duka.
Langkah tersebut mencerminkan pentingnya konsistensi data antarinstansi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, keselarasan informasi yang disampaikan kepada lembaga negara menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kualitas basis data nasional yang digunakan dalam perumusan kebijakan publik.
SDK menjelaskan, petugas sensus juga menanyakan status hunian yang saat ini ia tempati. Ia menegaskan bahwa bangunan tersebut merupakan fasilitas negara yang melekat pada jabatan gubernur, bukan aset pribadi.
“Saya sampaikan bahwa ini rumah jabatan, bukan rumah saya. Karena rumah jabatan, petugas tidak menanyakan lebih lanjut terkait nilai sewa maupun hal lainnya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, SDK mengajak masyarakat Sulbar untuk bersikap terbuka saat menerima petugas sensus. Menurutnya, kejujuran responden menjadi faktor utama dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya kira seluruh masyarakat yang didatangi petugas sensus agar memberikan keterangan yang benar, jangan ditutup-tutupi. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang nantinya diambil pemerintah berdasarkan data sensus ekonomi dapat lebih baik dan lebih tepat sasaran,” tegas SDK.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada petugas BPS yang menjalankan tugas pendataan secara profesional dan humanis di lapangan.
Pendataan Perdana Sensus Ekonomi
Sementara itu, Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani, mengungkapkan bahwa pendataan terhadap Gubernur Sulbar berlangsung pada hari pertama pelaksanaan sensus ekonomi secara langsung ke rumah-rumah warga.
“Hari ini hari pertama pendataan door-to-door. Kami sudah melakukan pendataan di kediaman Bapak Gubernur Sulbar dan beliau telah memberikan informasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan petugas,” ujar Suri Handayani.
Ia menjelaskan, sensus ekonomi tidak hanya menghimpun data identitas dan kondisi keluarga, tetapi juga memotret kepemilikan aset serta aktivitas usaha dalam rumah tangga. Data tersebut menjadi instrumen penting untuk membaca struktur ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif.
Suri Handayani menilai sikap kooperatif yang ditunjukkan SDK dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan sensus.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan Bapak Gubernur yang luar biasa ramah kepada kami dan memberikan data selengkap-lengkapnya kepada petugas. Ini menjadi contoh bagi masyarakat Sulbar agar menerima petugas sensus dan memberikan data sesuai keadaan yang sebenarnya,” katanya.
BPS juga memastikan seluruh informasi yang disampaikan masyarakat tetap terlindungi. Kerahasiaan data responden, kata Suri, mendapat jaminan hukum dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
“Bagi masyarakat yang didatangi petugas, jangan khawatir. Data-data yang diberikan dilindungi oleh undang-undang sehingga aman,” tutup Suri Handayani.
