PUPR Sulbar Perketat Pengawasan Pembangunan, Wajibkan Proyek Berbasis GIS
Sulbar – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat mempercepat digitalisasi pembangunan dengan mewajibkan seluruh proyek berbasis Geographic Information System (GIS).
Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperketat pengawasan serta meningkatkan akurasi monitoring dan evaluasi lintas bidang.
Instruksi tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, dalam rapat internal di ruang Bidang Tata Ruang, Jumat (27/3/2026). Ia menegaskan, integrasi data geospasial menjadi kebutuhan mendesak agar pembangunan berjalan terukur dan selaras dengan perencanaan.
“Penggunaan GIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan. Akan tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memantau capaian pembangunan per bidang, per tahun anggaran, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja,” kata Surya Yuliawan.
Ia menekankan, setiap kegiatan konstruksi harus memiliki titik koordinat yang jelas dan masuk dalam sistem pelaporan terintegrasi. Langkah ini bertujuan memperkuat basis data sebagai rujukan evaluasi yang akurat.
“Seluruh kegiatan konstruksi diwajibkan berbasis GIS agar setiap lokasi pekerjaan memiliki titik koordinat yang jelas dan terpetakan, serta disematkan dalam sistem pelaporan sebagai basis data terintegrasi untuk monev yang lebih akurat dan akuntabel,” lanjutnya.
Selain penguatan sistem, Surya juga mendorong kolaborasi aktif antarbidang. Ia meminta setiap unit membuka akses data dan memperkuat koordinasi agar program tidak berjalan parsial.
Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menitikberatkan tata kelola berbasis digital dan pengambilan keputusan berbasis data. Integrasi GIS juga dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat respons terhadap dinamika di lapangan.
Di tingkat nasional, pemanfaatan sistem geospasial terus berkembang dan menjadi standar baru dalam pengelolaan pembangunan. Sejumlah kementerian hingga pemerintah daerah mulai mengadopsi pendekatan serupa untuk memperkuat perencanaan dan pengawasan.
Dengan penerapan GIS secara menyeluruh, PUPR Sulbar menargetkan pembangunan lebih presisi, efisien, dan akuntabel. Upaya ini sekaligus menekan potensi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi proyek.
