DKP Sulbar Rancang Balabalakang Jadi Pusat Perikanan Baru di Selat Makassar
Mamuju – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat menyiapkan Kepulauan Balabalakang sebagai pusat pertumbuhan perikanan baru di Selat Makassar.
Rencana ini masuk dalam proposal pembangunan kawasan pesisir yang kini tengah dimatangkan untuk diajukan ke pemerintah pusat.
DKP Sulbar menggelar rapat teknis di Kantor DKP Sulbar, Senin (4/5/2026), guna membahas detail pengembangan infrastruktur dan penguatan fungsi ekonomi kawasan.
Fokus utama mengarah pada penyediaan fasilitas pendukung perikanan yang dinilai krusial bagi peningkatan nilai tambah hasil tangkapan nelayan.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menegaskan pembangunan tidak hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi masyarakat pesisir.
“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi membangun masa depan ekonomi nelayan kita. Cold storage dan dermaga yang representatif adalah kunci agar Balabalakang menjadi pusat pertumbuhan perikanan baru di Selat Makassar,” ujar Safaruddin.
Dalam rancangan tersebut, DKP memasukkan pembangunan cold storage dan dermaga khusus kapal perikanan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing produk perikanan lokal.
Selain aspek ekonomi, DKP juga merancang penguatan pengawasan laut melalui pembangunan kantor bersama yang melibatkan Polair dan Lanal Mamuju. Skema ini diharapkan mampu menjaga keamanan perairan sekaligus melindungi kawasan konservasi.
Secara teknis, Pulau Sabakatang diproyeksikan menjadi titik sentral pembangunan, termasuk lokasi kantor UPTD. Posisi geografis pulau ini dinilai strategis karena mendukung aktivitas pelabuhan perikanan.
DKP turut memasukkan program penanganan abrasi, pemanfaatan energi terbarukan melalui tenaga surya, serta pengembangan keramba jaring apung sebagai alternatif budidaya laut.
Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Balabalakang dan Laut Sekitarnya, Muhammadong, menilai rencana ini dapat memperkuat pengawasan kawasan konservasi.
“Langkah koordinatif ini sangat krusial. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan kantor bersama, pengawasan terhadap taman perairan akan jauh lebih efektif, sehingga ekosistem tetap terjaga di tengah pemanfaatan ekonomi,” ungkap Muhammadong.
DKP Sulbar kini merampungkan dokumen proposal untuk diajukan ke DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan pemerintah pusat menjadi kunci percepatan realisasi proyek di wilayah kepulauan terluar tersebut.
