Ekonomi Sulbar Tumbuh, Tapi Mesinnya Tak Seragam
Mamuju — Ekonomi Sulawesi Barat tumbuh 5,20 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan II 2026. Angka ini masih positif, tetapi melambat dari 5,35 persen pada triwulan sebelumnya dan sedikit tertinggal dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen.
Pertumbuhan Sulbar terutama bertumpu pada konstruksi, administrasi pemerintahan, investasi, dan ekspor. Sementara itu, sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat mulai menunjukkan perlambatan.
Lapangan usaha konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,90 persen. Belanja modal untuk pembangunan jalan, jembatan, serta gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang bersumber dari APBN turut menopang sektor tersebut.
Administrasi pemerintahan juga tumbuh 10,34 persen. Pertumbuhan ini berkaitan dengan penambahan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembayaran gaji ke-13.
Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 9,11 persen. Realisasi investasi pemerintah dan swasta untuk proyek jalan, jembatan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan KDKMP menjadi pendorong utama.
Ekspor bahkan tumbuh 11,51 persen. Kenaikan nilai ekspor Crude Palm Oil (CPO), terutama karena peningkatan harga CPO global, menopang kinerja ekspor meski produksi industri pengolahan CPO melambat.
Namun, sektor-sektor berbasis produksi dan konsumsi menghadapi tekanan. Pertanian hanya tumbuh 3,62 persen. Perlambatan produksi perkebunan, terutama kelapa sawit, serta kontraksi perikanan dan tanaman pangan, khususnya padi, menjadi faktor penahan. Peningkatan produksi hortikultura dan peternakan membuat perlambatan tidak semakin dalam.
Industri pengolahan tumbuh 5,05 persen. Kinerja sektor ini ikut tertahan oleh perlambatan produksi CPO dan produk turunannya, seiring melambatnya pasokan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
Perdagangan juga melambat dengan pertumbuhan 5,02 persen. Arus komoditas tanaman pangan dan perkebunan melemah, sementara penjualan kendaraan bermotor mengalami kontraksi.
Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,41 persen. Angka tersebut mencerminkan normalisasi konsumsi setelah Ramadan dan Idulfitri pada triwulan sebelumnya. Penjualan mobil dan sepeda motor juga menunjukkan penurunan konsumsi barang tahan lama.
Konsumsi pemerintah masih tumbuh 9,76 persen, tetapi melambat. Salah satu faktornya ialah penurunan transfer sosial dalam bentuk barang untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah sejumlah SPPG belum kembali beroperasi pascapenutupan sementara pada akhir triwulan sebelumnya.
“Secara keseluruhan, struktur pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi Barat tetap tumbuh positif, ditopang oleh akselerasi lapangan usaha konstruksi dan administrasi pemerintahan, serta peningkatan pertumbuhan investasi dan ekspor, di tengah moderasi konsumsi rumah tangga dan pemerintah,” kata Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar, Rifky Adhitya, di acara Sipakada Media, Kamis (24/9).
Inflasi Masih Terkendali
Di tengah perlambatan sejumlah sektor, tekanan harga di Sulbar relatif terkendali. Pada Agustus 2026, inflasi tahunan Sulbar tercatat 2,29 persen (yoy), jauh lebih rendah daripada inflasi nasional sebesar 3,19 persen. Secara bulanan (mtm), Sulbar mengalami inflasi 0,11 persen, sedangkan inflasi tahun berjalan mencapai 2,28 persen (ytd). Tekanan harga terutama datang dari komoditas pangan.
“Tekanan inflasi bulanan bersumber dari ikan cakalang dan ikan kembung, seiring penurunan pasokan akibat berkurangnya aktivitas melaut di tengah kondisi cuaca dan gelombang laut yang masih tinggi,” beber Rifky.
Cabai rawit, pisang, dan telur ayam ras juga mengalami kenaikan harga karena pasokan dari daerah sentra menurun. Namun, kenaikan tersebut tertahan oleh penurunan harga tomat, bawang merah, cabai merah, dan bawang putih. Pasokan dari sejumlah sentra produksi dalam dan luar Sulbar meningkat.
Harga beras juga turun karena pasokan melimpah selama panen padi gelombang II. Secara spasial, tekanan harga paling tinggi tercatat di Mamuju. Inflasi tahunan Mamuju mencapai 3,90 persen dengan inflasi bulanan 0,51 persen. Sementara itu, Majene mencatat inflasi tahunan 1,27 persen dan deflasi bulanan 0,16 persen.
Arifky menjelaskan, KPw BI Sulbar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Intervensi dilakukan melalui pasar murah dan fasilitasi distribusi pangan. Pemerintah dan Bank Indonesia juga memperkuat sarana pertanian serta perikanan, pendampingan kelompok tani, dan pelatihan budi daya. Pada sisi distribusi, kerja sama antardaerah dan Satgas Pangan menjadi instrumen untuk menjaga kelancaran pasokan.
“Sementara komunikasi publik diperkuat melalui rapat koordinasi TPID, pertemuan tingkat tinggi, serta Gerakan Bersama Jaga Inflasi (GERAI),” tandasnya.
