DPMD Mamuju Benahi Akuntabilitas Pemerintahan Desa Lewat Bimtek LPPD
Mamuju – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mamuju memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa melalui penyusunan LPPD.
Langkah ini memastikan pengelolaan kewenangan, anggaran, dan aset publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) 2026. Kegiatan berlangsung di Wisma Malaqbiq, Minggu (15/11).
Ada 105 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mewakili 88 desa bersama pendamping desa. Bimtek berlangsung selama tiga hari dengan pendampingan teknis.
Kepala DPMD Mamuju, Muhammad Fausan Basir, membuka kegiatan tersebut dengan tegas. Ia menekankan pentingnya LPPD sebagai instrumen akuntabilitas pemerintahan desa.
Menurutnya, kepala desa memiliki tanggung jawab besar. Terutama dalam mengelola kewenangan, dana, dan aset publik.
“Karena itu, kepala desa harus memiliki akuntabilitas,” tegas Fausan.
Menurutnya, LPPD menjadi instrumen evaluasi pemerintahan desa. Laporan tersebut membantu mengukur capaian program pembangunan. Termasuk mengidentifikasi aspek yang masih membutuhkan perbaikan.
“Apa yang mau diukur? Apakah program sudah selesai atau belum, apakah memiliki dampak atau tidak. Bukan untuk mencari-cari kesalahan. Kita ingin melihat sejauh mana yang sudah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Website Desa Jadi Kanal Transparansi Publik
Selain pertanggungjawaban, DPMD juga mendorong keterbukaan informasi. Pemerintah desa perlu memanfaatkan website sebagai sarana publikasi. Masyarakat harus mudah mengakses informasi pemerintahan.
“Kalau masyarakat ingin melihat laporan, tinggal membuka website tersebut,” kata Fausan.
DPMD turut mendorong peningkatan kualitas pengelolaan website desa. Keaktifan dan kelengkapan informasi menjadi perhatian pemerintah daerah. Aspek tersebut juga masuk dalam penilaian alokasi kinerja.
Fausan menyebut Desa Tommo sebagai salah satu contoh. Desa tersebut terlihat menonjol dalam pengelolaan website.
Penguatan kapasitas juga menyasar seluruh perangkat desa. DPMD meminta kepala desa memperjelas pembagian tugas. Administrasi pemerintahan tidak boleh bergantung pada individu tertentu.
DPMD bahkan membuka kesempatan pembinaan langsung. Perangkat yang belum menguasai komputer dapat mengikuti pelatihan.
“Kami siap membantu. Kalau ada perangkat yang belum mampu bekerja, kita bisa mengirim mereka ke DPMD Mamuju selama satu atau dua hari untuk mengikuti pelatihan komputer dan mempelajari apa yang harus dikerjakan,” ucapnya.
Fausan berharap Bimtek tersebut menghasilkan perubahan nyata. Pemerintah desa harus semakin tertib menyusun laporan. Pendamping desa juga diminta mengawal proses pelaporan.
Ia mengingatkan pentingnya posisi desa dalam pembangunan daerah.
“Tanpa desa, tidak ada kabupaten yang kuat. Tanpa desa, tidak ada provinsi yang bagus. Dan tanpa desa, Indonesia tidak akan berkembang,” pungkas Fausan.
