DKP Sulbar Bidik Investasi Hilirisasi Rumput Laut, Safaruddin Ungkap Ribuan Hektare Lahan Masih Menganggur
Makassar — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat mendorong percepatan investasi dan pengembangan industri pengolahan rumput laut untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pesisir yang selama ini belum tergarap maksimal.
Upaya tersebut mengemuka dalam forum internasional Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) Annual Meeting 2026 di UNHAS Hotel and Convention, Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (21/7/2026).
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, menegaskan Sulawesi Barat memiliki ruang besar untuk memperluas investasi sektor kelautan, khususnya komoditas rumput laut. Menurutnya, ketersediaan sumber daya yang melimpah belum berbanding lurus dengan tingkat pemanfaatan di lapangan.
“Perbedaan kita dengan daerah lain adalah masih banyak sumber daya di Sulawesi Barat yang belum dikelola secara maksimal oleh pihak swasta. Ini menjadi peluang besar yang harus kita dorong agar potensi tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Safaruddin saat menjadi panelis dalam sesi diskusi bertema Industri Rumput Laut Berkelanjutan.
Forum PAIR Annual Meeting 2026 merupakan wadah kolaborasi riset bilateral Australia-Indonesia yang mendapat dukungan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), serta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program tersebut dikelola Australia-Indonesia Centre (AIC) Monash University bersama Universitas Hasanuddin untuk memperkuat inovasi dan penelitian dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan Sulawesi.
Dalam diskusi yang dipandu Prodita Sabarini dari The Conversation Indonesia, sejumlah akademisi, pemerintah, dan pelaku industri membahas masa depan industri rumput laut nasional. Hadir sebagai narasumber antara lain Shinta Werorilangi dari Universitas Hasanuddin, Prof. Daniel Prajogo dari Monash University, Aditya Herry Emawan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala DKP Sulawesi Selatan Muhammad Ilyas, serta Ketua KOSPERMINDO/ASPPERLI Arman Arfah.
Safaruddin menjelaskan, tantangan utama yang masih membayangi sektor budidaya rumput laut di Sulawesi Barat terletak pada kualitas produksi. Keterbatasan pengetahuan dan praktik budidaya yang belum seragam menyebabkan hasil panen masyarakat kerap belum memenuhi standar industri.
“Kualitas rumput laut masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dalam beberapa kondisi, hasil produksi belum memenuhi standar sehingga terkadang mengalami kendala saat dipasarkan kepada perusahaan pembeli,” jelasnya.
Selain persoalan kualitas, Sulawesi Barat juga menghadapi tantangan pada sektor hilir. Hingga kini, daerah tersebut belum memiliki industri pengolahan rumput laut dalam skala yang mampu menciptakan nilai tambah secara signifikan. Akibatnya, sebagian besar hasil produksi masih dipasarkan sebagai bahan baku dengan nilai ekonomi yang relatif rendah.
Karena itu, Safaruddin menilai pembangunan industri pengolahan menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat rantai nilai komoditas unggulan daerah. Kehadiran industri hilir juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan daya saing produk kelautan Sulawesi Barat.
“Misi utama saya bukan hanya menggambarkan potensi yang dimiliki Sulawesi Barat, tetapi juga berusaha menawarkan peluang investasi kepada para investor agar potensi rumput laut ini dapat dikembangkan menjadi industri yang memberikan manfaat luas,” tegasnya.
Data DKP Sulbar menunjukkan potensi lahan budidaya rumput laut di provinsi tersebut mencapai 5.706 hektare yang tersebar di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, hingga Mamuju Tengah. Namun, luas lahan yang telah termanfaatkan baru sekitar 1.951 hektare atau kurang dari separuh total potensi yang tersedia.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang ekspansi usaha budidaya sekaligus peluang investasi baru bagi sektor swasta. Untuk mempercepat pemanfaatan potensi itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat regulasi, meningkatkan kepastian usaha, dan memperluas pendampingan teknis kepada pembudidaya.
“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan dukungan yang tepat, mulai dari aspek teknis budidaya, peningkatan kualitas, hingga akses pasar. Pemerintah hadir untuk menciptakan ekosistem yang mendukung berkembangnya industri rumput laut,” ungkap Safaruddin.
Keikutsertaan DKP Sulbar dalam forum tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Pengembangan industri rumput laut dipandang sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Usai mengikuti sesi diskusi, Safaruddin melanjutkan agenda dalam Research Advisory Panel (RAP) Meeting yang membahas hasil riset, rekomendasi kebijakan, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, serta pelaku usaha.
Menurutnya, berbagai masukan yang muncul dalam PAIR Annual Meeting 2026 akan menjadi bahan laporan kepada Gubernur Sulawesi Barat sekaligus dasar penyusunan strategi pengembangan industri rumput laut ke depan.
“Pekan ini saya bersama jajaran akan mendampingi Bapak Gubernur untuk menemui Menteri Kelautan dan Perikanan. Apa yang menjadi hasil pertemuan kali ini akan menjadi bahan laporan saya kepada Gubernur sebagai bagian dari upaya memperkuat pengembangan rumput laut Sulawesi Barat,” tutupnya.
Forum tersebut diharapkan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara dunia riset, pemerintah, dan investor. Dengan dukungan inovasi teknologi serta penguatan sektor hilir, rumput laut berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan bagi Sulawesi Barat.
