SDK Dukung PT Danantara SDA: Negara Tak Boleh Terus Kalah dalam Perdagangan Ekspor
Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) mendukung pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), BUMN khusus ekspor sumber daya alam yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
SDK menilai langkah tersebut penting untuk menghentikan kebocoran penerimaan negara dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut SDK, selama bertahun-tahun Indonesia mengalami kerugian besar akibat praktik perdagangan ekspor yang tidak sehat, terutama melalui pola under invoicing dan permainan harga komoditas strategis.
“Ini suatu terobosan yang sangat baik yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo. Selama ini praktik under invoicing sangat merugikan Indonesia,” kata Suhardi Duka saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia menyoroti tata niaga crude palm oil (CPO) yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Sulawesi Barat sekaligus penopang ekspor nasional. Meski Indonesia menguasai sekitar 50 persen produksi CPO dunia, posisi penentu harga global justru masih berada di luar negeri.
“Kita penghasil CPO terbesar dunia, tetapi justru bukan Indonesia yang menentukan harga. Kita masih ikut ditentukan negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Padahal Singapura bahkan tidak memiliki produksi CPO,” ujarnya.
SDK menilai pembentukan BUMN khusus ekspor dapat menjadi instrumen strategis negara untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai perdagangan internasional. Kehadiran negara, kata dia, diperlukan agar praktik perdagangan yang merugikan kepentingan nasional dapat dikendalikan.
Selama ini, lanjutnya, Indonesia kehilangan potensi devisa karena pola ekspor melalui perusahaan perantara dengan harga rendah. Komoditas kemudian dijual kembali dengan nilai lebih tinggi di pasar utama, sementara devisa hasil ekspor banyak tersimpan di luar negeri.
SDK bahkan menyebut praktik tersebut telah berlangsung terlalu lama dan melibatkan kelompok oligarki dalam tata kelola ekspor sumber daya alam.
“Ini semacam upaya untuk mengembalikan aset Indonesia dan mengembalikan sumber daya alam kita sebagai kekayaan bangsa,” kata Suhardi Duka.
SDK: Negara Harus Kuat, Ruang Swasta Tetap Terjaga
Meski mendukung penguatan peran negara, SDK mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga ruang usaha bagi sektor swasta. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional tetap membutuhkan investasi dan partisipasi pelaku usaha.
“Swasta harus tetap diberi ruang yang kuat, tetapi negara harus hadir. Selama ini negara membiarkan praktik-praktik curang yang tidak dikontrol dengan baik,” pungkasnya.
Secara ekonomi, kebijakan tersebut diperkirakan memicu penyesuaian pasar pada tahap awal implementasi. Namun SDK optimistis sistem baru justru akan menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih sehat dalam jangka panjang.
“Pada akhirnya harga bisa lebih baik karena tidak ada lagi permainan harga. Pasar akan lebih sehat dan stabil,” beber Suhardi Duka.
Tahap awal kebijakan PT Danantara SDA akan menyasar tiga sektor strategis, yakni CPO, batu bara, dan aluminium foil. SDK berharap skema serupa nantinya juga diterapkan pada komoditas sumber daya alam strategis lainnya.
“Ini langkah strategis untuk menyelamatkan aset bangsa, terutama sumber daya alam kita,” ungkapnya.
Namun ia mengingatkan agar BUMN baru tersebut tidak berubah menjadi entitas dominan yang justru mengulang praktik lama dalam tata niaga ekspor nasional.
“Kita berharap implementasinya sesuai tujuannya. Jangan sampai BUMN ini nanti mengontrol semuanya dan melakukan hal yang sama seperti yang dulu dilakukan swasta. Kalau itu terjadi, pasar global pasti akan mengoreksi, dampaknya semua tidak akan baik,” kata Suhardi Duka.
SDK memperkirakan dampak kebijakan paling terasa di wilayah sentra sawit Sulawesi Barat seperti Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan sebagian wilayah Mamuju. Daerah-daerah itu selama ini menjadi penopang utama produksi sawit Sulbar.
Menurutnya, regulasi baru harus mampu menciptakan keseimbangan kepentingan antara negara dan swasta agar iklim usaha tetap sehat tanpa mengorbankan penerimaan negara.
“Swasta harus berkembang, tetapi negara jangan dirugikan. Jangan kaya sendiri sementara negara rugi,” tutup Suhardi Duka.
