Monev Komisi II, Bapenda Sulbar-DPRD Bahas Target dan Realisasi PAD 2025
Mamuju – Bapenda Sulbar menghadiri rapat monitoring dan evaluasi (monev) Komisi II DPRD untuk membahas target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pelaksanaan APBD 2025.
Agenda ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, Kamis (29/1). Jajaran pimpinan Komisi II memimpin rapat dan anggota Komisi II Sulfakri Sultan turut hadir.
Plt. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT) Bapenda Sulbar, Muh. Saleh hadir bersama Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Gaffar serta Plt. Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Agus Salim Machmoed beserta jajaran.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga mengikuti monev. Kehadiran kedua organisasi perangkat daerah itu memperkuat penyelarasan data dan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan, monev bersama DPRD menjadi ruang evaluasi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan pendapatan.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang evaluasi yang konstruktif bagi kami. Masukan dari Komisi II DPRD sangat penting untuk memastikan pengelolaan PAD berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” kata Abdul Wahab.
Dalam rapat yang sama, Muh. Saleh memaparkan capaian kinerja dan realisasi anggaran 2025, sekaligus mengurai tantangan optimalisasi pendapatan daerah.
“Forum Monev ini menjadi wadah krusial untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif, agar pengelolaan PAD ke depan semakin optimal dan berkelanjutan,” kata Saleh.
Rapat monev ini sejalan dengan misi ke-5 Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Melalui forum ini, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menarget sinergi pengelolaan keuangan daerah semakin kuat serta berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
