Gubernur Sulbar Kejar IP 2, Setara Tambahan 15 Ribu Hektare Sawah Tanpa Buka Lahan Baru
Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) mendorong percepatan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) sebagai strategi utama memperkuat produksi pangan daerah.
Ia menargetkan IP Sulawesi Barat yang saat ini berada pada angka 1,4 dapat meningkat menjadi 2, karena dampaknya setara dengan menambah sekitar 15 ribu hektare sawah baru tanpa membuka lahan pertanian baru.
Target tersebut disampaikan Suhardi Duka saat membuka Rapat Koordinasi Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Barat di Aula Poltekkes Kemenkes Mamuju, Senin (13/7/2026).
Menurut SDK, peningkatan IP menjadi langkah yang lebih realistis dan efisien dibandingkan ekspansi lahan sawah dalam skala besar. Dengan luas sawah sekitar 41 ribu hektare, peningkatan frekuensi tanam diyakini mampu mendongkrak produksi beras secara signifikan.
“Kalau kita naikkan jadi dua, sama dengan kita cetak sawah sekitar 15 ribu hektare tanpa harus membuka lahan baru,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan pertanian Sulawesi Barat yang mulai berfokus pada optimalisasi lahan eksisting. Strategi itu sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian.
Dalam forum yang diikuti ratusan penyuluh pertanian dari enam kabupaten di Sulawesi Barat itu, SDK menegaskan penyuluh memiliki peran sentral sebagai penggerak transformasi pertanian. Kehadiran mereka dinilai menentukan keberhasilan program peningkatan produksi pangan di tingkat petani.
Rakor yang digelar Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian tersebut mengangkat tema “Penguatan Peran Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Percepatan Swasembada Pangan melalui Pendampingan dan Modernisasi Pertanian”. Kegiatan itu juga dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar serta Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian Idha Widi Arsanti secara virtual.
SDK menilai perubahan status penyuluh pertanian menjadi pegawai pemerintah pusat memberi peluang peningkatan kesejahteraan sekaligus memperkuat dukungan terhadap tugas-tugas pendampingan di lapangan.
“Karena kemampuan daerah semakin tertekan, tunjangan fungsional maupun operasional penyuluh sulit mengalami peningkatan. Sekarang penyuluh menjadi pegawai pemerintah pusat. Gajinya di pusat, tunjangannya di pusat, operasionalnya juga di pusat. Dengan demikian sekarang penyuluh lebih sejahtera,” kata Suhardi Duka.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi menjadi fondasi ketahanan nasional. Karena itu, pembangunan pertanian mendapat perhatian besar dalam agenda pemerintah pusat.
“Suatu negara yang kekuatan pertaniannya lemah sangat rawan dari sisi ketahanan bangsanya. Karena itu Presiden Prabowo menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional,” ujarnya.
SDK mengungkapkan, produksi beras nasional saat ini berada pada kisaran 32–34 juta ton per tahun, sementara kebutuhan konsumsi berkisar 30–32 juta ton. Kondisi tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras. Namun, keberlanjutan surplus produksi tetap memerlukan peningkatan produktivitas untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim, kekeringan, maupun bencana alam.
Di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju masih menjadi sentra utama produksi beras. Karena itu, peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas lahan menjadi faktor kunci untuk memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional.
Selain mendorong peningkatan IP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mendukung penerapan program Pertanian Modern Model Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang mulai berjalan di Kecamatan Wonomulyo sebagai kawasan percontohan modernisasi pertanian.
Program tersebut menargetkan kenaikan produktivitas dari rata-rata 7 ton per hektare menjadi 10 hingga 12 ton per hektare. Namun, SDK mengingatkan peningkatan produksi harus diimbangi dengan kecukupan pupuk agar kualitas hasil panen tetap terjaga.
“Kalau makanannya sama, maka yang terjadi buahnya kempes. Kalau buahnya kempes, rendemennya menjadi 40. Bulog tidak mau beli kalau rendemennya 40, Bulog mau beli kalau rendemennya di atas 55, 56,” tegasnya.
Karena itu, ia mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi sekaligus menyederhanakan tata kelola distribusinya sehingga akses petani terhadap pupuk menjadi lebih mudah.
Pada sektor perkebunan, SDK berharap Kementerian Pertanian dapat memenuhi kebutuhan bibit kakao yang telah diusulkan daerah. Sulawesi Barat mengajukan sekitar 17 juta bibit kakao melalui mekanisme CPCL guna mempercepat revitalisasi komoditas unggulan tersebut.
“Kalau 10 hingga 17 juta terpenuhi, saya kira kakao di Sulawesi Barat 5 tahun ke depan akan semakin membaik dan berkontribusi kembali terhadap kakao dunia,” ujarnya.
Menutup arahannya, SDK mengingatkan para penyuluh agar terus meningkatkan kapasitas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta kecerdasan buatan. Menurutnya, penyuluh harus tetap menjadi sumber informasi dan inovasi bagi petani di tengah derasnya arus pengetahuan yang tersedia melalui berbagai platform digital.
*”Walaupun sekarang menjadi pegawai pemerintah pusat, ingat bahwa saudara bekerja di daerah dan melayani masyarakat. Banggalah menjadi penyuluh pertanian karena Anda adalah pahlawan ketahanan pangan bangsa. Terus tingkatkan kemampuan, jangan sampai ilmu petani lebih maju daripada ilmu penyuluh. Sekarang teknologi, AI, YouTube, dan berbagai sumber belajar berkembang sangat cepat,” pungkasnya.
