Libatkan Seluruh Kabupaten, DKPPKB Sulbar Percepat Integrasi Penanganan HIV/AIDS, TBC, dan Malaria
Mamuju – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kolaborasi dengan RSSH Adinkes untuk mempercepat integrasi penanganan HIV/AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM).
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kesehatan daerah sekaligus mendorong pencapaian target nasional eliminasi penyakit menular prioritas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop Evaluasi dan Penjabaran Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria serta Kebijakan Nasional Terkait ATM Tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Hotel Matos, Mamuju, pada 23–25 Juli 2026.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pemahaman para pemangku kepentingan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kapasitas pelaksana program dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke tingkat daerah. Upaya itu dinilai penting mengingat tantangan penanganan HIV/AIDS, TBC, dan Malaria masih membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.
DKPPKB Sulbar bersama RSSH Adinkes, Kementerian Kesehatan RI, pemerintah kabupaten, fasilitas pelayanan kesehatan, serta mitra pembangunan berupaya membangun model kerja yang lebih efektif. Integrasi layanan diharapkan mampu mempercepat deteksi kasus, meningkatkan akses pengobatan, dan memperkuat sistem rujukan hingga tingkat pelayanan kesehatan primer.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor krusial dalam mempercepat target eliminasi TBC, pengendalian HIV/AIDS, dan eliminasi Malaria di daerah.
“Integrasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan semakin efektif, efisien, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Sinergi bersama RSSH Adinkes ini menjadi langkah nyata memperkuat sistem kesehatan daerah,” ujar dr. Nursyamsi.
Menurutnya, penguatan integrasi program ATM juga selaras dengan arah transformasi sistem kesehatan nasional yang menempatkan layanan primer sebagai garda terdepan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan, hingga pendampingan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Secara kebijakan, langkah tersebut mendukung implementasi Panca Daya ke-3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dari perspektif pembangunan kesehatan, integrasi program ATM tidak hanya berorientasi pada pengendalian penyakit. Pendekatan ini juga memperkuat efisiensi layanan, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen bersama pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh mitra yang terlibat.
Melalui workshop tersebut, DKPPKB Sulbar mendorong seluruh kabupaten memperkuat implementasi petunjuk teknis integrasi ATM. Langkah ini diharapkan mempercepat pencapaian target nasional eliminasi TBC, pengendalian HIV/AIDS, dan eliminasi Malaria sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Barat secara berkelanjutan.
