Sensus Ekonomi 2026 Resmi Bergulir, 1.388 Petugas Sisir Pelaku Usaha di Sulbar
Sulbar – Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak pada Senin (15/6).
Di Sulawesi Barat (Sulbar), sebanyak 1.388 petugas sensus turun langsung ke lapangan untuk mendata aktivitas usaha pada enam kabupaten.
Pendataan dilakukan dengan metode door to door guna menghimpun informasi ekonomi secara menyeluruh dari berbagai sektor usaha nonpertanian. Petugas akan menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), toko, warung, rumah makan, bengkel, usaha jasa, hingga perusahaan berskala besar.
Pelaksanaan sensus tersebut menjadi bagian dari agenda statistik nasional yang berlangsung setiap satu dekade. Hasil pendataan akan menjadi basis penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, baik pada tingkat daerah maupun nasional.
Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani menegaskan, bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi riil dunia usaha yang terus mengalami perubahan seiring perkembangan ekonomi dan teknologi.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret kondisi usaha di Sulawesi Barat secara lebih lengkap dan akurat. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan berbagai kebijakan strategis lainnya,” kata Suri Handayani.
Sensus ekonomi merupakan instrumen utama untuk mengukur struktur perekonomian suatu wilayah. Data yang terkumpul tidak hanya menggambarkan jumlah dan sebaran usaha, tetapi juga menjadi referensi dalam membaca tren pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor usaha, serta peluang investasi yang berkembang.
Karena itu, kualitas data menjadi faktor krusial dalam menentukan ketepatan arah kebijakan pemerintah. Semakin akurat informasi yang diperoleh, semakin efektif pula program pembangunan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Petugas Dibekali Pelatihan Teknis dan Perangkat Pendukung
Untuk menjaga validitas hasil sensus, BPS telah membekali seluruh petugas dengan pelatihan teknis dan perangkat pendukung lapangan. Setiap petugas membawa atribut resmi berupa rompi Sensus Ekonomi 2026, kartu identitas, serta surat tugas yang dapat diperlihatkan kepada responden saat proses pendataan berlangsung.
BPS mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar memastikan identitas petugas sebelum memberikan keterangan. Langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan data sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Di sisi lain, BPS memastikan seluruh informasi yang diberikan responden mendapat perlindungan hukum. Kerahasiaan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Data yang dihimpun hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan. Informasi tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan, penegakan hukum, maupun diserahkan kepada pihak lain.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada tingkat partisipasi pelaku usaha. Oleh sebab itu, BPS Sulawesi Barat mengajak seluruh pelaku usaha memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.
Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci lahirnya data ekonomi yang kredibel. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi perumusan kebijakan pembangunan, penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih terarah pada masa mendatang.
