Forum RKPD Sulbar 2027 Dibuka, SDK Bidik Pengangguran dan Penguatan Ekonomi
Mamuju – Pemprov Sulbar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 untuk mematangkan arah pembangunan daerah, dengan fokus utama pada penanganan pengangguran dan penguatan ekonomi.
Forum berlangsung di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2). Gubernur Sulbar Suhardi Duka membuka kegiatan yang dihadiri unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemangku kepentingan. Peserta juga mengikuti forum secara daring melalui Zoom, sementara siaran langsung berjalan melalui kanal YouTube resmi Pemprov Sulbar.
Suhardi Duka menyebut penyusunan RKPD 2027 mengacu pada tren pembangunan beberapa tahun terakhir. Ia menilai ekonomi Sulbar mulai membaik, terlihat dari pertumbuhan yang melampaui rata-rata nasional dan ikut menekan angka kemiskinan.
“RKPD hari ini untuk 2027 tentu kita melihat arah pembangunan sejak 2025 sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini kebanggaan. Pertumbuhan itu juga menghasilkan penurunan angka kemiskinan,” ujar Suhardi Duka.
Sorot TPT Meningkat
Meski begitu, ia menyoroti kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang perlu mendapat perhatian khusus. Pemprov Sulbar akan menelaah penyebabnya, termasuk kemungkinan pengaruh musim terhadap ketersediaan lapangan kerja pada sejumlah sektor.
Sebagai respons, Pemprov Sulbar mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada 2026 untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Upaya akan terusung melalui skema padat karya di wilayah perdesaan dan perkotaan. Program itu diharapkan menekan pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Dalam forum tersebut, Pemprov Sulbar membuka ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan, instansi pemerintah pusat, dan perguruan tinggi untuk memberi masukan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027. Pemerintah juga mempertimbangkan proyeksi dan rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia agar target pembangunan tetap realistis dan selaras dengan kondisi makroekonomi.
“Semua pandangan dan kritik tentu kita terima dalam rangka perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan 2027 agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Pemprov Sulbar menargetkan RKPD 2027 menghasilkan kebijakan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
