Gerakan Kembali Bersekolah Berbuah Manis, 550 Anak Kembali Mengeyam Pendidikan di Sulbar
Sulbar – Sebanyak 550 anak tidak sekolah (ATS) kembali mengikuti proses belajar setelah terserap dalam program Gerakan Kembali Bersekolah yang diusung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Capaian ini menjadi indikator awal efektivitas intervensi daerah dalam menekan angka putus sekolah.Program tersebut menyasar total 1.700 ATS yang tersebar di enam kabupaten.
Peluncuran berlangsung di Mamuju, Sabtu (2/5), bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Data Dinas Pendidikan Sulbar mencatat, Mamuju menyumbang 141 anak yang kembali sekolah, disusul Polewali Mandar 119 anak, Majene 102 anak, Mamasa 92 anak, Pasangkayu 69 anak, dan Mamuju Tengah 27 anak.
Kepala Dinas Pendidikan Sulbar, Nehru Sagena, mengungkapkan persoalan putus sekolah didominasi faktor sosial dan ekonomi. Sebanyak 314 anak berhenti karena menikah atau mengurus rumah tangga, 287 anak kehilangan minat belajar, 255 anak memilih bekerja, serta 149 anak terkendala biaya. Faktor lain mencakup jarak sekolah dan pengaruh lingkungan.
Program ini berjalan dalam kurun Februari hingga April 2026 dengan menyasar 243 desa, termasuk wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Sebanyak 407 petugas lapangan terlibat dalam proses verifikasi dan pendekatan langsung kepada keluarga, mulai dari pendamping desa, tenaga pendidik, hingga penyuluh sosial.
Meski demikian, tantangan masih besar. Dari hasil pendataan, 1.033 anak menolak kembali bersekolah, sementara sebagian lainnya berpindah domisili atau menghadapi kondisi tertentu.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka menilai capaian tersebut sebagai langkah awal yang penting, meski belum memenuhi target.
“Dari 1.700 anak yang terdata, 550 berhasil kita kembalikan ke sekolah. Ini memang belum sampai 30 persen, tetapi menjadi langkah awal yang patut diapresiasi,” ungkap Suhardi Duka.
Ia memastikan dukungan berlanjut bagi anak yang kembali belajar, termasuk penyediaan seragam, perlengkapan sekolah, serta bantuan beasiswa guna mencegah potensi putus sekolah kembali.
“Ini adalah gerakan hati nurani yang membutuhkan dukungan semua pihak,” ucapnya.
Pelaksanaan program melibatkan unsur Forkopimda, pemerintah kabupaten, serta berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan konsistensi pendampingan di lapangan.
