Taman Literasi Mamuju Tak Terawat, DPRD Soroti Lemahnya Pengelolaan Fasilitas Publik
Mamuju – Kondisi Taman Literasi yang berada dalam kawasan landscape pengelolaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Mamuju menuai sorotan.
Fasilitas publik yang seharusnya menjadi ruang edukasi, literasi, dan ruang terbuka hijau (RTH) itu justru tampak kurang terawat. Mulai dari rumput liar yang meninggi, sampah yang berserakan, hingga pecahan kaca yang berpotensi membahayakan pengunjung.
Kondisi tersebut memantik kritik dari DPRD Mamuju. Wakil Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Sugianto, menilai persoalan pemeliharaan fasilitas publik tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada keterbatasan anggaran daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk melakukan langkah-langkah sederhana guna menjaga kebersihan dan kelayakan fasilitas publik. Termasuk melalui kegiatan gotong royong atau kerja bakti.
“Bisa sih soal anggaran jadi alasan, tapi itu hanya salah satu alasan terkecil,” kata Sugianto, Selasa (9/6).
Ia menegaskan, semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap lingkungan publik seharusnya tetap berjalan meski kondisi fiskal daerah sedang mengalami tekanan.
“Dengan kondisi keterbatasan anggaran, mestinya yang dikedepankan sekarang adalah semangat gotong royong, melakukan korvei pada objek seperti ini,” ucap politisi Golkar itu.
Sugianto menilai, pendekatan tersebut bukan hal baru karena selama ini telah diterapkan pada sejumlah ruang publik lain di Mamuju.
“Kan nyatanya bisa ji korve di tempat lain selama ini, seperti di Anjungan atau di Arteri. Masa di landscape tidak?” lanjutnya.
Lebih jauh, ia mengaku prihatin terhadap kondisi pengelolaan fasilitas publik yang menurutnya menunjukkan penurunan kualitas tata kelola.
“Sebenarnya hampir habis kosa kata untuk mengomentari hal-hal seperti ini. Kelihatannya kinerja Pemda kita semakin hari semakin semrawut penataan dan pengelolaan kebersihan kota kita ini,” kata Sugianto.
Anggaran Operasional Jadi Kendala
Di sisi lain, Dispusip Mamuju mengakui pemeliharaan kawasan belum berjalan optimal. Kepala Dispusip Mamuju, Syarifuddin, menjelaskan kendala utama terletak pada belum tersedianya anggaran operasional yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan.
Ia mengungkapkan sebagian besar anggaran instansinya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), sementara alokasi APBD murni lebih banyak terserap untuk belanja pegawai.
“Anggaran kami cukup terbatas. Sebagian besar bersumber dari DAU. Bahkan sampai sekarang ada beberapa kebutuhan operasional yang tertunda, termasuk untuk kebersihan,” ujar Syarifuddin.
Menurut dia, pemeliharaan kawasan memerlukan dukungan biaya operasional yang mencakup penggunaan dan perawatan peralatan serta kebutuhan bahan bakar.
“Anggaran untuk kegiatan tersebut sampai hari ini belum cair. Padahal petugas membutuhkan biaya operasional, termasuk perawatan alat dan penyediaan bahan bakar. Karena itu pemeliharaan belum bisa berjalan maksimal sejak Januari hingga sekarang,” jelasnya.
Meski demikian, Syarifuddin menegaskan Dispusip tidak mengabaikan kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Keterbatasan anggaran operasional, kata dia, menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pemeliharaan secara maksimal.
