BPBD Sulbar Soroti Lemahnya Respons Darurat, Kecepatan Keputusan Jadi Penentu Keselamatan Korban
Sulbar — Kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor paling menentukan dalam penanganan darurat bencana. Keterlambatan respons pada fase awal tidak hanya memperbesar risiko korban jiwa, tetapi juga memperluas dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan bencana.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, saat menjadi narasumber pada Pelatihan Dasar Manajemen Bencana yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Sulbar di Kantor KONI Sulbar, Mamuju, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang kebencanaan yang sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Pelatihan menghadirkan peserta dari berbagai unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Dalam pemaparannya, Yasir Fattah menegaskan bahwa fase tanggap darurat merupakan periode paling krusial dalam seluruh siklus penanggulangan bencana. Pada tahap ini, seluruh sumber daya harus bergerak secara cepat untuk menyelamatkan korban, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta mencegah dampak bencana berkembang lebih luas.
“Penanganan darurat bukan hanya tentang merespons kejadian, tetapi bagaimana seluruh sumber daya dapat dikelola secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi. Kecepatan pengambilan keputusan serta sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menyelamatkan masyarakat,” ujar Yasir Fattah.
Menurutnya, pengalaman berbagai bencana menunjukkan bahwa keberhasilan operasi tanggap darurat tidak hanya bergantung pada ketersediaan personel dan peralatan. Kemampuan membangun koordinasi, membaca situasi lapangan, dan mengambil keputusan secara cepat sering kali menjadi faktor pembeda antara keberhasilan dan kegagalan penanganan.
Karena itu, kapasitas sumber daya manusia menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan. Pengetahuan teknis, kemampuan analisis risiko, serta pemahaman terhadap sistem komando penanganan darurat perlu terus diperkuat agar setiap unsur mampu menjalankan peran secara efektif saat terjadi bencana.
Yasir menambahkan, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan banyak pihak. Kesiapsiagaan harus terbangun secara kolektif, mulai dari pemerintah, TNI dan Polri, relawan, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, hingga masyarakat.
Pelatihan tersebut membahas berbagai aspek penting dalam manajemen penanganan darurat bencana. Materi yang diberikan mencakup konsep dasar tanggap darurat, mekanisme penetapan status keadaan darurat, sistem komando penanganan darurat, koordinasi lintas sektor, kaji cepat, operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), pengelolaan pengungsian, dukungan logistik dan peralatan, pelayanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, komunikasi kebencanaan, hingga tahapan transisi menuju pemulihan.
Dari perspektif kebencanaan, penguatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak bagi Sulawesi Barat yang berada pada kawasan rawan gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Kondisi geografis tersebut menuntut kesiapan personel yang mampu merespons situasi darurat secara cepat, terukur, dan profesional.
Karena itu, Yasir mengajak seluruh peserta untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, dan simulasi kebencanaan yang berkelanjutan. Langkah tersebut penting agar kemampuan teknis dan koordinasi antarlembaga tetap terjaga ketika menghadapi kondisi darurat yang sesungguhnya.
“Melalui pelatihan ini diharapkan lahir sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di Sulawesi Barat,” tutup Yasir Fattah.
