Temui Menteri KKP, Gubernur SDK Bawa Pulang 28 Kapal Nelayan, Revitalisasi 400 Hektare Tambak, dan Program untuk 78 Desa Sulbar
Jakarta — Upaya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) memperkuat sektor kelautan dan perikanan mulai membuahkan hasil.
Dalam audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Kamis (23/7/2026), Sulawesi Barat memperoleh dukungan sejumlah program strategis yang menyasar nelayan, pembudidaya ikan, hingga masyarakat desa.
Paket dukungan tersebut meliputi pengembangan 28 Desa Nelayan Merah Putih, bantuan 28 kapal perikanan berkapasitas 30 Gross Ton (GT), revitalisasi tambak rakyat seluas 400 hektare, serta pengembangan program tambak air tawar pada 50 desa nonpesisir.
Kesepakatan itu menjadi sinyal kuat meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap potensi ekonomi kelautan Sulawesi Barat yang selama ini belum tergarap optimal. Dengan garis pantai yang panjang dan sumber daya perikanan yang melimpah, Sulbar dinilai memiliki ruang besar untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis sektor maritim.
Dalam pertemuan yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan komitmennya untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat pesisir melalui Program Desa Nelayan Merah Putih.
Sebanyak 28 desa akan menjadi pusat pengembangan ekonomi nelayan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana penunjang aktivitas perikanan.
Selain itu, KKP juga mengalokasikan 28 unit kapal perikanan berukuran 30 GT. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tangkapan, memperluas wilayah operasi nelayan, dan memperkuat daya saing sektor perikanan tangkap Sulbar.
Dari sisi budidaya, pemerintah pusat menyiapkan program revitalisasi tambak rakyat seluas 400 hektare. Program itu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tambak masyarakat sekaligus memperkuat rantai ekonomi perikanan budidaya yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah.
Tidak hanya berfokus pada wilayah pesisir, KKP juga mendorong pemerataan pembangunan ekonomi perikanan hingga kawasan pedalaman. Melalui program tambak desa air tawar, sebanyak 50 desa nonpantai akan memperoleh dukungan pengembangan budidaya perikanan berbasis air tawar.
Program tersebut dinilai strategis karena membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan. Pendekatan ini juga menunjukkan perubahan orientasi pembangunan perikanan yang tidak lagi terkonsentrasi pada wilayah pantai, melainkan menjangkau kawasan pedalaman yang memiliki potensi sumber daya air.
Gubernur Suhardi Duka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Sulawesi Barat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Dukungan tersebut, kata dia, akan memperkuat pemanfaatan potensi maritim Sulbar yang selama ini menjadi salah satu sumber daya unggulan daerah. Program-program yang disiapkan pemerintah pusat juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa fasilitasi audiensi tersebut merupakan bagian dari fungsi strategis Badan Penghubung dalam membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat.
