KB PII Sulbar Sebut Dasco dan Muzani Kader Terbaik PII yang Layak Jadi Cawapres

waktu baca 3 menit
Wakil Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Sulawesi Barat, Zainuddin.

Sulbar – Kaderisasi organisasi tidak berhenti pada pembentukan intelektualitas. Lebih jauh, kaderisasi menjadi investasi kepemimpinan yang kontribusinya dapat menjangkau panggung nasional.

Perspektif itu mendasari aspirasi Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Sulawesi Barat. Organisasi ini menilai Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani sebagai kader terbaik PII yang layak dipertimbangkan dalam bursa calon wakil presiden.

Bagi KB PII Sulbar, kedua tokoh tersebut bukan sekadar memiliki latar belakang organisasi yang sama. Dasco dan Muzani dinilai membawa modal politik, pengalaman kelembagaan, serta pemahaman konstitusi yang relevan dengan kebutuhan kepemimpinan nasional.

Wakil Ketua KB PII Sulbar, Zainuddin, menyampaikan aspirasi tersebut, Selasa (17/11). Ia menilai pengalaman keduanya dalam dunia politik menjadi salah satu pertimbangan penting.

“Dasco dan Ahmad Muzani memiliki pengalaman, kapasitas kepemimpinan, dan pemahaman konstitusi. Kedua tokoh ini sangat tepat menjadi figur terbaik Calon Wakil Presiden,” kata Zainuddin.

Menurutnya, kepemimpinan nasional tidak cukup dibangun melalui popularitas. Jabatan strategis negara menuntut kematangan politik, kemampuan membaca persoalan bangsa, serta kecakapan memahami tata kelola pemerintahan.

Pengalaman dalam lembaga legislatif menjadi salah satu modal tersebut. Dasco dan Muzani dinilai memahami dinamika kelembagaan, proses pengambilan keputusan, serta hubungan antarlembaga negara.

Namun, kata Zainuddin, argumentasi KB PII Sulbar tidak semata bertumpu pada pengalaman politik. Ada dimensi kaderisasi yang turut membentuk penilaian organisasi terhadap kedua tokoh tersebut.

Dasco dan Muzani merupakan bagian dari keluarga besar PII. Organisasi pelajar Islam yang berdiri sejak 4 Mei 1947 itu memiliki sejarah panjang dalam melahirkan kader dan tokoh nasional.

Dalam perspektif KB PII Sulbar, sejarah tersebut bukan sekadar catatan perjalanan organisasi. Tradisi kaderisasi merupakan bagian dari kontribusi masyarakat sipil dalam menyiapkan generasi pemimpin bangsa.

“PII bukan sekadar organisasi pelajar. Sejak berdiri pada 4 Mei 1947, PII telah menjadi ruang kaderisasi pemimpin bangsa. Karena itu, kami bangga melihat kader PII memiliki kapasitas pada level kepemimpinan nasional,” ucap Zainuddin.

Ia menegaskan, kepemimpinan nasional membutuhkan lebih dari kecakapan politik. Pemimpin harus memiliki keluasan pandangan dalam memahami keberagaman Indonesia.

Kemajemukan suku, agama, dan budaya menuntut kepemimpinan inklusif. Pemimpin tidak boleh terjebak pada kepentingan kelompok. Ia harus mampu menempatkan kepentingan bangsa sebagai orientasi utama.

Di sinilah KB PII Sulbar menempatkan religiusitas dan nasionalisme sebagai dua nilai yang saling menguatkan. Ketaatan beragama harus berjalan seiring
dengan komitmen terhadap konstitusi dan kehidupan demokratis.

“Indonesia membutuhkan pemimpin yang religius sekaligus nasionalis. Pemimpin yang memahami keberagaman, menghormati konstitusi, dan mampu merawat persatuan bangsa. Unsur-unsur itu sangat melekat dalam diri Dasco dan Muzani,” tegasnya.

Aspirasi tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi KB PII Sulbar dalam diskursus kepemimpinan nasional. Organisasi ini ingin menunjukkan bahwa kaderisasi tidak hanya menghasilkan aktivis organisasi, tetapi juga dapat berkontribusi dalam ruang pengambilan keputusan negara.

Meski demikian, dukungan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penetapan calon. KB PII Sulbar tetap menghormati mekanisme ketatanegaraan dan kewenangan konstitusional dalam pengisian jabatan wakil presiden.

“Aspirasi ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan. Kami menghormati seluruh mekanisme konstitusional dan menyerahkan keputusan kepada pihak yang berwenang,” pungkas Zainuddin.