Matangkan Strategi PAP, Bapenda dan Sekda Kompak Siapkan Kunjungan Kaltim ke Sulbar
Sulbar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempercepat konsolidasi internal menjelang kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Fokus utama tertuju pada strategi optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) yang selama ini menjadi salah satu penopang pendapatan daerah.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, memimpin langsung koordinasi dengan Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, di Mamuju, Kamis (26/3/2026). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut cepat setelah laporan kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Abdul Wahab menegaskan, sinkronisasi lintas pimpinan menjadi kunci agar seluruh aspek siap saat kunjungan berlangsung. Pemerintah ingin memastikan kesiapan materi, kebijakan, hingga teknis pelaksanaan berjalan tanpa celah.
“Koordinasi ini menjadi kunci agar seluruh aspek, baik substansi kebijakan maupun teknis pelaksanaan, dapat dipersiapkan secara matang, terutama terkait pengelolaan Pajak Air Permukaan yang menjadi fokus kunjungan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Bapenda Sulbar turut melibatkan jajaran teknis, mulai dari sekretaris hingga kepala bidang yang menangani perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendapatan. Langkah ini menunjukkan keseriusan dalam menyusun strategi komprehensif.
Sekda Sulbar, Junda Maulana, menilai langkah proaktif tersebut mencerminkan kesiapan daerah menghadapi agenda strategis. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar kunjungan tidak sekadar seremonial, tetapi menghasilkan dampak nyata.
Menurutnya, pertemuan dengan Pemprov Kaltim membuka ruang kolaborasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Selain itu, Sulbar berpeluang memperkuat posisi sebagai daerah rujukan dalam pengelolaan pajak.
Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menekankan tata kelola pemerintahan akuntabel serta peningkatan kualitas layanan publik.
Pemprov Sulbar menargetkan dapat menyajikan gambaran utuh terkait kebijakan dan implementasi Pergub Pajak Air Permukaan. Pemerintah juga berharap kunjungan ini mendorong pertukaran inovasi antardaerah, sehingga pengelolaan PAP semakin optimal dan berdampak langsung pada pembangunan.
